RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos melakukan kunjungan kerja (Kunker) sekaligus silaturrahmi dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe, pada Selasa (10/3/2026) sore. Kehadirannya disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BI Lhokseumawe, Prabu Dewanto beserta jajarannya.

.

"Dalam pertemuan silaturrahmi dengan Kepala kantor Perwakilan BI Lhokseumawe kita membahas sejumlah hal terkait perkembangan kondisi daerah, khususnya terkait layanan tukar uang rupiah bagi masyarakat dan langkah pengendalian inflasi jelang Idul Fitri,"kata Haji Uma,, Rabu 11 Maret 2026

Haji Uma menyampaikan pentingnya memastikan ketersediaan layanan penukaran uang yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama menjelang hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah, termasuk penukaran uang yang tertib dan merata akan membantu masyarakat serta mengurangi praktik penukaran uang oleh pihak tidak resmi yang sering merugikan masyarakat.

"Dari hasil pertemuan tersebut, Haji Uma menyampaikan bahwa BI Lhokseumawe membuka layanan penukaran uang rupiah baru secara langsung yang tersebar di beberapa titik di Kota Lhokseumawe serta bekerjasama dengan perbankan. Jumlah total penyaluran untuk wilayah kerja BI Lhokseumawe sebesar Rp 2,3 triliun untuk 39.000 paket penukaran via aplikasi pintar"jelasnya .

Selain itu, Haji Uma juga berdiskusi terkait kondisi inflasi di Aceh dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk ketersediaan pasokan bahan pokok, distribusi barang, dan stabilitas harga di pasar tradisional serta langkah upaya bagi pengendaliannya.

"Dari penjelasan pihak BI diketahui bahwa inflasi Aceh relatif tinggi yang salah satu faktornya dipengaruhi oleh bencana hidro-meteotologi yang menimpa Aceh pada November 2025 lalu dan berdampak terhadap kerusakan infrastruktur serta kelancaran koneksitas distribusi di Aceh."katanya

Lanjutnya, untuk upaya pengendalian inflasi daerah, BI Lhokseumawe berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja melalui satgas Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Kepala Daerah. BI juga punya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

"Untuk upaya pengendalian inflasi, pihak BI Lhokseumawe telah melakukan sejumlah upaya melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, seperti pergelaran pasar murah dan upaya subsidi biaya angkut komoditas dari luar provinsi bekerjasama dengan Pemda", jelas Haji Uma.

Menurut Haji Uma, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selain itu, Haji Uma juga mengusulkan tela'ah kebijakan bagi pemberian subsidi bagi masyarakat secara merata bagi upaya pengendalian inflasi.

"Kita mengapresiasi upaya layanan BI bagi akses penukaran uang bagi masyarakat jelang Idul Fitri. Namun perlu sosialisasi lebih intensif, karena sepertinya belum semua masyarakat memahami terkait syarat daftar via aplikasi pintar,"pungkasnya.