Alergi Wartawan? Koordinator SPPG Lhokseumawe Tak Jawab RRI

RRI.CO.ID, Lhokseumawe — Pertanyaan serius soal kelayakan dan keamanan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Lhokseumawe justru berhadapan dengan sikap yang minim respons.

Koordinator Wilayah SPPG Lhokseumawe, Muhammad Aris Muladi, belum memberikan tanggapan ketika RRI berupaya meminta klarifikasi melalui WhatsApp maupun sambungan telepon. Senin, 7 September 2026.

Padahal, pertanyaan RRI bukan persoalan sepele. Dari 27 SPPG di Lhokseumawe, 20 telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara tujuh lainnya masih dalam proses. Sebelumnya juga sempat ditemukan persoalan E. coli pada pemeriksaan sejumlah SPPG.

Lantas, apakah tujuh SPPG yang belum SLHS tersebut termasuk dapur yang sebelumnya ditemukan bermasalah? Jika bukan, dapur mana yang pernah ditemukan positif E. coli dan bagaimana hasil pemeriksaan ulangnya?

Pertanyaan sederhana itu hingga kini belum mendapatkan jawaban dari koordinator.

Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya. Bukan karena koordinator harus selalu memenuhi keinginan wartawan, tetapi karena informasi yang diminta menyangkut program pemerintah dan kepentingan masyarakat luas.

Perlu diingat, RRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang didirikan negara dan menjalankan fungsi pelayanan informasi publik. Wartawan RRI bukan datang untuk mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan tugas jurnalistik sekaligus ikut mengawal dan mendukung keberhasilan program pemerintah.

Jika ada informasi yang keliru, bantah. Jika ada data yang perlu diluruskan, jelaskan. Jika persoalan E. coli sudah diselesaikan, tunjukkan hasil pemeriksaannya.

Yang dibutuhkan publik bukan sikap diam, melainkan penjelasan.

Karena itu, sikap tidak merespons WhatsApp dan telepon RRI patut dipertanyakan. Apakah komunikasi publik memang bukan menjadi perhatian koordinator? Atau memang pertanyaan media dianggap tidak perlu dijawab?

Kritik ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan yang muncul karena tidak adanya jawaban.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA., patut mengevaluasi pola komunikasi dan keterbukaan informasi jajaran SPPG di daerah. Program MBG membutuhkan pelaksana yang tidak hanya mampu menjalankan program, tetapi juga siap menjelaskan kepada publik ketika muncul persoalan.

RRI tidak meminta perlakuan khusus, hanya meminta jawaban dan masyarakat berhak mendapatkannya.