RRI.CO.ID, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun. Defisit tersebut sekitar 0,70 persen dari Produk Domesik Bruto (PDB).

Defisit disebabkan belanja negara yang meningkat mencapai Rp1.365,4 triliun, tumbuh 34,4 persen secara tahunan. Pendapatan negara juga tumbuh 19,1 persen menjadi Rp1.185 triliun hingga Mei 2026.

"Hingga akhir Mei 2026, APBN terus optimal digunakan untuk shock absorber dan penggerak ekonomi. Pendapatan negara tumbuh kuat, sedangkan belanja negara ekspansif untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan pers APBN Kita di Kemenkeu, Jumat, 5 Juni 2026.

Defisit bulan Mei melebar dibandingkan bulan April yang sebesar Rp164,4 triliun, 0,64 persen dari PDB. Namun keseimbangan primer masih mencatatkan surplus di bulan Mei menjadi Rp58,6 triliun.

Penerimaan pajak menjadi penopang utama pendapatan negara. Hingga akhir Mei 2026, penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen menjadi Rp834,4 triliun.

Selain pajak, penerimaan pajak, pendapatan negara juga ditopang oleh penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Pertumbuhannya hingga Mei 2026 sebesar 0,7 persen menjadi Rp123,8 triliun.

Adapun Penerimaan Negara Bulan Pajak (PNPB) hingga akhir Mei 2026 sebesar Rp226,4 triliun, tumbuh 19,9 persen secara tahunan. Sementara, Belanja Negara didominasi oleh Belanja K/L yang tumbuh 58,9 persen menjadi Rp517,7 triliun.

Sedangkan belanja Non-K/L tumbuh 47 persen menjadi Rp541,6 triliun. Sementara Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp306,1 triliun, secara tahunan terkontraksi 4,9 persen.

"Pemerintah akan menjaga APBN tetap sehat, prudent, adaptif dan kredibel. Sehingga memperkuat stabilitas, menjaga momentum pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan," kata Menkeu Purbaya menutup penjelasannya.