RRI.CO.ID, Jakarta : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2026 defisit sebesar Rp54,6 triliun atau sekitar 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Keseimbangan primer bulan Januari juga mengalami defisit sebesar Rp4,2 triliun.

"APBN menunjukkan kinerja yang solid, ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap kuat. Defisit APBN 54,6 triliun rupiah, angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026," kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan Pers APBN Kita di Jakarta, Senin 23 Februari 2025.

Defisit disebabkan belanja yang lebih besar dari pendapatan negara. Belanja negara hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp227,3 triliun, tumbuh 25,7 persen secara tahunan.

"Pertumbuhan belanja negara menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun. Khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama," ucap Menkeu.

Sedangkan pendapatan negara hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp172,7 triliun, tumbuh 9,5 persen secara tahunan. Sumber utama pendapatan negara yaitu pajak mengalami pertumbuhan tinggi 30,7 persen secara tahunan, jumlahnya sebesar Rp116,2 triliun.

"Penerimaan pajak tumbuh tinggi, ini artinya ada perbaikan ekonomi dan terjadi efisiensi dalam pengumpulan pajak. Kita harapkan ke depannya pertumbuhan penerimaan pajak akan terus berlanjut," ujar Menkeu Purbaya.

Sumber penerimaan lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp33,9 triliun. Pertumbuhannya melambat 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai 'shock absorber' sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi dan defisit yang tetap terkendali," kata Menkeu lagi.

Menkeu menyatakan optimis APBN akan terus menjaga stabilitas. Sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.