RRI.CO.ID, Jakarta – Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dalam penutupan perdagangan hari ini. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,28 persen atau 47 poin menjadi Rp16.884 per dolar AS.

Menurut Analis Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, rupiah melemah karena sentimen pasar terhadap pembicaraan lanjutan Iran-AS. Pasar energi memantau ketat pembicaraan tersebut, meski bersikap skeptis akan hasilnya.

“Garda Revolusi Iran melakukan latihan di Selat Hormuz, menyusul penempatan pasukan AS secara besar-besaran di Timur Tengah,” kata Ibrahim, Rabu, 18 Februari 2026. Latihan perang militer Iran dan pengerahan pasukan AS ini, membuat risiko ‘perang’ tetap tinggi.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur perairan yang penting karena dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak dunia setiap harinya. Di samping posisi Iran sebagai salah satu produsen minyak utama.

Sementara itu, para negosiator dari Ukraina dan Rusia menyelesaikan hari pertama pembicaraan perdamaian yang dimediasi AS di Jenewa. Presiden Trump mendesak Ukraina untuk bergerak cepat menuju kesepakatan guna mengakhiri konflik yang sudah berlangsung empat tahun tersebut.

“Di sisi lain, investor berhati-hati menjelang rilis risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve bulan Januari. Risalah tersebut akan memberikan wawasan baru tentang waktu dan skala potensi pelonggaran moneter.,” ujar Ibrahim.

Pelaku pasar, tambahnya, juga menunggu laporan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS untuk bulan Desember. Data itu akan dirilis hari Jumat, dan menjadi indikator inflasi pilihan Fed yang dapat membentuk ekspektasi suku bunga.

Di dalam negeri, para investor juga masih bersikap hati-hati karena kekhawatiran akan defisit APBN yang makin melebar. “Ketergantungan pada defisit berpotensi menunda reformasi struktural,” ucap Ibrahim.

Pada akhir tahun 2025 defisit APBN Indonesia melebar menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih besar dari target awal defisit yang senilai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur defisit APBN dibatasi paling tinggi persen dari PDB. “Meski masih di bawah ambang batas 3 persen, secara ekonomi ruang fiskal sudah menipis,” kata Ibrahim menutup analisisnya.