Kemenkeu Jelaskan Tentang Transfer ke Daerah Turun 2026

KBRN, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengurangi alokasi transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi belanja tersebut sebesar Rp650 triliun.

Jumlah ini turun 29,34% dibandingkan alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan penurunan transfer ke daerah (TKD) 2026.

Ia mengatakan, bahwa penurunan TKD dikarenakan adanya pergeseran untuk memperbesar alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L). Di mana, alokasi ini untuk mendukung program-program prioritas nasional, yang diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat.

"Penyesuaian alokasi TKD merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah dalam mendukung program-program prioritas yang dilaksanakan di daerah," katanya. Hal ini disampaikan Menkeu dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, pergeseran sebagian besar alokasi TKD ke belanja K/L pada dasarnya juga dinikmati oleh seluruh rakyat di daerah. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Sejatinya dinikmati juga oleh seluruh rakyat di daerah, ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar kehadiran negara semakin dirasakan rakyat di tingkat lokal. Melalui, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program strategis lainnya," ujar Menkeu.

Diketahui, dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, belanja negara pada 2026 direncanakan sebesar Rp3.786,49 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3.136,49 triliun dan TKD Rp649,99 triliun.

Jika dirinci, anggaran TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp155,1 triliun. Kemudian, Dana Otonomi Khusus Rp 13,1 triliun. Selain itu, Dana Desa dialokasikan Rp 60,6 triliun dan insentif fiskal Rp 1,8 triliun.