KBRN, Jakarta: Indonesia dinilai mengelola kebijakan fiskalnya secara terukur dan konsisten di tengah tekanan global. Sehingga perekonomian tetap tumbuh solid dan akan berdampak pada pendapatan per kapita Indonesia.

Penilaian itu tercermin dalam afirmasi yang diberikan lembaga pemeringkat Standard & Poor’s Global (S&P). Di bulan Juli ini, S&P kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tetap tinggi sekitar 5 persen dalam beberapa tahun ke depan. Seiring dengan itu, pendapatan per kapita Indonesia juga diperkirakan akan meningkat mencapai USD5.000 tahun ini,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Baca Juga:

Sekarang DJP Dapat Gunakan NIK untuk Keperluan Perpajakan

Rupiah Menguat Tipis di Akhir Perdagangan

Menurut Deni, S&P juga menilai Indonesia mampu mengelola beban utang publik secara hati-hati. Sehingga defisit fiskal Indonesia diperkirakan berada di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto selama tiga tahun ke depan.

Posisi Peringkat Kredit (Utang) Indonesia oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional (sumber:Kementerian Keuangan)

S&P juga menyebut permintaan domestik masih akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembentukan Danantara sebagai inovasi pembiayaan pembangunan dinilai dapat mengakselerasi pembiayaan proyek strategis nasional untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

“Program pemerintah seperti penyediaan makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah diyakini akan memperkuat daya beli masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga momentum pertumbuhan domestik,” ujar Deni.

S&P mencatat adanya potensi peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang. “Namun Pemerintah harus melakukan upaya penguatan stabilitas faktor eksternal tersebut,” kata Deni lagi.

Karenanya, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus waspada terhadap dinamika dan risiko eksternal. Prioritas akan tetap difokuskan pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional.