KBRN, Jakarta: Nilai tukar rupiah kembali jatuh terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Kamis (6/2/2025). Menurut Bloomberg, rupiah turun 0,30 persen atau 48 poin ke posisi Rp16.341 per dolar AS.

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, mengatakan rupiah melemah karena pelaku pasar mewaspadai perang dagang antara AS dan Tiongkok. "Sentimen terhadap Tiongkok terpukul oleh kebijakan Presiden AS yang mengenakan tarif perdagangan 10 persen terhadap negara itu," ujarnya.

Baca juga: Analis: Rupiah Berisiko Melemah Akibat Ketidakpastian Perang Dagang

Tiongkok lalu membalas dengan tarif dan kontrol ekspornya sendiri. Menurut Ibrahim, hal ini berpotensi menjadi perang dagang baru antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

"Analis JP Morgan memperingatkan perang dagang AS-Tiongkok kemungkinan akan terus meningkat," ujar Ibrahim. Mereka berekspektasi Presiden AS Donald Trump akan menindaklanjuti dengan pengenaan tarif 60 persen terhadap Beijing.

Sementara di Jepang, anggota dewan Bank of Japan, Naoki Tamura, menyebutkan pertumbuhan upah dan inflasi yang stabil. Kondisi ini dapat menyebabkan bank sentral Jepang itu menaikkan suku bunga menjadi satu persen pada paruh kedua 2025.

"Fokus minggu tertuju pada data utama penggajian nonpertanian AS yang Jumat (7/2/2025)," ucap Ibrahim. Menurut dia, ini akan memberikan isyarat lebih lanjut tentang tingkat suku bunga.

Di dalam negeri, Ibrahim mencermati tanggapan para analis terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat selama dua tahun terakhir. "Ekonom meyakini ketidakberpihakan pemerintah terhadap kelas menengah menjadi penyebab utamanya," katanya.

Belakangan ini beban hidup masyarakat kelas menengah semakin besar dan berat. Padahal, mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Ibrahim mencontohkan selama 2024 banyak barang atau jasa kebutuhan kelas menengah yang harganya terus naik. Mulai dari transportasi untuk liburan hingga pulsa atau paket data.

Pemerintah selama ini seakan hanya fokus mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kelas bawah melalui bantuan sosial. Sementara itu, kelas menengah malah terbebani dengan berbagai pungutan pajak dan sejenisnya.

"Tidak heran apabila konsumsi rumah tangga tidak bisa tumbuh lebih tinggi," ujar Ibrahim. Sehingga, pertumbuhannya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.