BPOM Gelar SIGMA 2026 untuk Perkuat Ketahanan Kefarmasian Nasional

RRI.CO.ID, Bandung - BPOM memperkuat layanan regulatori terpadu melalui kegiatan ‘SIGMA 2026’ untuk mendukung ketahanan kefarmasian nasional. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menjamin akses obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat.

Kegiatan SIGMA 2026 digelar selama lima hari melalui kolaborasi BPOM dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Provinsi Jawa Barat. Forum tersebut menjadi bagian transformasi pelayanan BPOM menuju integrated regulatory services yang mengintegrasikan berbagai fungsi strategis.

Layanan terpadu tersebut mencakup berbagai fungsi pengawasan sejak tahap pre-market hingga post-market dalam satu forum kolaboratif. Pendekatan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara regulator, industri farmasi, fasilitas distribusi, serta pelayanan kefarmasian.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 45 industri farmasi, 21 fasilitas distribusi farmasi, dan empat fasilitas pelayanan kefarmasian wilayah Jawa Barat. Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Agusdini Banun Saptaningsih.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam sambutannya menjelaskan penerbitan kebijakan registrasi variasi terkait perubahan produsen zat aktif. Kebijakan tersebut menjadi upaya mendukung diversifikasi sumber bahan baku obat serta menjaga kesinambungan produksi nasional.

“Khususnya di tengah lanskap farmasi global yang sedang menghadapi tantangan dinamika geopolitik, ini berimbas terhadap ketersediaan bahan baku obat akibat terganggunya rantai pasok global. Oleh karena itu, kita memerlukan upaya konkret diversifikasi bahan baku, rantai pasok yang tangguh, industri yang berdaya saing, dan inovasi berkelanjutan,” ucap Kepala BPOM dalam kegiatan Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu ‘Sinergi Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu untuk Memperkuat Ketahanan Kefarmasian dan Menjamin Akses Obat Yang Aman, Bermutu, dan Berkhasiat’ (SIGMA) 2026, Senin, 7 September 2026.

Taruna menegaskan BPOM berupaya menjaga keseimbangan antara fungsi regulator dan fasilitator dalam memberikan kemudahan berusaha. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan akses obat, keberlanjutan ketersediaan obat, serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Kebijakan dan layanan regulatori BPOM terus ditingkatkan agar adaptif, responsif, berbasis risiko, dan terintegrasi menghadapi berbagai kebutuhan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha kefarmasian.

Taruna juga memaparkan berbagai solusi konkret pada aspek registrasi serta praktik terbaik untuk mendorong pelayanan regulatori terpadu. Langkah tersebut diharapkan memperpendek kesenjangan antara kebijakan dan implementasi serta kebutuhan industri dan regulasi.

Pada aspek registrasi obat, BPOM mendorong evaluasi efektif berbasis risiko melalui pemanfaatan mekanisme reliance tanpa mengurangi standar keamanan. Sementara itu, penerapan CPOB dan CDOB menjadi fondasi untuk menjaga mutu serta integritas obat sepanjang rantai pasok.

Pengawasan mutu obat pascapemasaran juga diperkuat melalui integrasi inspeksi, pengujian laboratorium, dan farmakovigilans sebagai sistem peringatan dini. BPOM turut memperhatikan keluhan pasien, informasi keamanan, serta informasi lainnya untuk mendeteksi dan mencegah masalah mutu.

“BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga hadir memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada pelaku usaha. Ketahanan obat merupakan bagian dari ketahanan nasional, ketersediaan obat yang aman, bermutu, efektif merupakan aspek strategis yang perlu diperkuat,” katanya.