Sentralisasi Alkes Hemat Anggaran Kesehatan Rp10,25 Triliun

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sentralisasi pembelian alat kesehatan menghemat anggaran Rp10,25 triliun. Penghematan tersebut mencapai 52 persen dari estimasi awal pengadaan sebesar Rp19,39 triliun.

Budi menjelaskan pengadaan alat kesehatan melalui pinjaman Bank Dunia dilakukan terpusat untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Langkah tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh harga alat kesehatan lebih rendah melalui pembelian dalam jumlah besar secara terkoordinasi.

“Dari harga estimasi Rp19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya. Kita bisa menangkan sampai Rp9 triliun,” kata Budi, saat konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Pusat, Jumat 14 Agustus 2026.

Menurutnya, langkah tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp10,25 triliun atau 52 persen dibandingkan estimasi harga pengadaan sebelumnya. Budi mencontohkan pengadaan alat Catlab yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp14 miliar hingga Rp15 miliar per unit, kini dapat diperoleh sekitar Rp8 miliar.

“Alat-alat seperti Catlab yang tadi harganya antara Rp14 miliar sampai Rp15 miliar. Kita bisa beli dengan harga Rp8 miliar,” ujarnya.

Kemenkes melakukan konsolidasi pembelian obat dan bahan habis pakai untuk meningkatkan efisiensi pengadaan rumah sakit secara nasional. Langkah tersebut diterapkan pada seluruh rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan agar harga pembelian lebih efisien.

Setiap tahun, Kemenkes mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk pengadaan obat dan bahan habis pakai. Konsolidasi pengadaan tersebut menghasilkan penghematan sekitar 32 persen atau mendekati Rp1 triliun.

“Kita sekarang juga mulai konsolidasi pembelian obat seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan. Dari harga konsolidasi kita bisa menghemat 32 persen, yang ini mendekati Rp1 triliun,” kata Budi.

Budi mengatakan Kemenkes bersama Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi struktur penganggaran agar program tidak membebani arus kas pemerintah. Struktur tersebut disusun untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus mencegah tambahan beban terhadap defisit APBN nasional.

“Strukturnya sedang kita finalisasikan supaya tidak memberatkan. Baik dari sisi arus kas maupun dari sisi defisit APBN,” ujarnya.