RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan kesehatan untuk perempuan. “Pertama-tama harus dipastikan layanan kesehatan perempuan yang aman dan bebas diskriminasi,” ujarnya, Kamis 30 April 2026.

Menurut Menteri, perempuan memiliki peran kunci dalam menentukan kualitas generasi mendatang. Misalnya dengan menjaga kesehatan sejak masa kehamilan agar bayi yang dilahirkan tidak menderita stunting.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Menteri menegaskan layanan kesehatan untuk perempuan harus memenuhi beberapa ketentuan. Selain bebas diskriminasi, ini harus dibarengi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit di setiap tahap kehidupan,” ujarnya.

Arifah lalu menekankan perluasan akses layanan kesehatan untuk perempuan hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kemudian, layanan kesehatan harus diintegrasikan dengan sistem perlindungan diri dari kekerasan.

Menteri menyebut kegiatan Forum Nasional Kesehatan Perempuan menjadi ruang kolaborasi strategis lintas sektor. “Forum ini memperkuat layanan kesehatan perempuan Indonesia melalui sinergi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup,” ucapnya.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagoes Oka, menambahkan kebijakan kesehatan harus bersikap responsif dan berkeadilan. “Ini karena tidak semua perempuan menghadapi kondisi yang sama,” ujarnya.

Isyana menegaskan setiap perempuan Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. “Jangan sampai ada perempuan yang tertinggal dalam akses maupun perlindungan kesehatan,” ucapnya.