RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memperkuat layanan kesehatan responsif gender guna memastikan perempuan memperoleh akses adil, aman, dan berkualitas. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.

Arifah menegaskan prinsip “no woman left behind” menjadi dasar utama dalam pemenuhan hak kesehatan perempuan di Indonesia. “Forum ini menjadi ruang lintas sektor untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan perempuan secara adil, setara, bermutu, dan berkelanjutan,” kata Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Lebih lanjut, Arifah menyoroti masih adanya tantangan serius, meski sejumlah indikator membaik. Perempuan yang mencapai 49,6 persen dari populasi atau sekitar 142 juta jiwa menjadi kelompok penting dalam pembangunan kesehatan nasional.

“Angka kematian ibu memang menurun, tetapi kita masih harus bekerja keras. Langkah ini dilakukan agar posisi Indonesia semakin baik di kawasan ASEAN,” ucap Arifah.

Selain itu, Arifah menyoroti kasus kanker serviks yang masih mencapai sekitar 36 ribu kasus per tahun. Menurut Arifah, hal ini erat kaitannya dengan rendahnya skrining dan kesadaran vaksinasi.

“Kasus kanker serviks mencapai sekitar 36 ribu kasus per tahun, karena rendahnya skrining dan kesadaran vaksinasi masih tinggi. Karena itu, pemerintah telah menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memperkuat deteksi dini dan menekan beban kesehatan jangka panjang,” kata Arifah menuturkan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peran perempuan sebagai garda terdepan kesehatan keluarga. “Kita punya jaringan layanan kesehatan sampai desa dan dusun, harus diperkuat hingga rumah tangga,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Dari sisi kependudukan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Isyana Bagoes Oka menekankan pendekatan siklus hidup dalam penguatan kesehatan perempuan. “Kesehatan perempuan mencakup fisik dan mental yang tidak terpisahkan," ujarnya..