RRI.CO.ID, Purbalingga : Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menilai digitalisasi layanan kesehatan primer di Purbalingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Penerapan digitalisasi di puskesmas dan posyandu merupakan bagian dari proyek Scalable Public Health Empowerment Research and Education Sites (SPHERES).

“Background-nya kami mengadakan lomba mencari daerah dengan komitmen tertinggi untuk percontohan transformasi digital layanan primer. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Oxford University Clinical Research Unit dan Kementerian Kesehatan,” kata Budi Gunadi Sadikin saat diwawancarai awak media di Dinkes Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa, 10 Maret 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi meninjau langsung lokasi proyek SPHERES untuk mengevaluasi digitalisasi layanan kesehatan primer di daerah percontohan. Peninjauan dilakukan di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Lombok Barat guna menilai perkembangan implementasi program tersebut.

“Nah sekarang kita melakukan review progres programnya seperti apa dan saya melihat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti bisa jadi contoh untuk diimplementasikan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia,” ucap Menkes Budi.

Menkes menargetkan penerapan digitalisasi layanan kesehatan primer di seluruh daerah dapat dilakukan bertahap dalam waktu tiga tahun. Menurutnya, sistem digital tersebut tidak hanya mengumpulkan data kesehatan masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan untuk upaya pencegahan penyakit.

“Tujuannya data itu harus dipakai agar masyarakat kita lebih sehat, jangan sampai sakit. Kalau dibiarkan bisa jadi stroke, jantung, atau ginjal, dengan data itu kita bisa segera melayani dan memberi obat agar tekanan darahnya turun,” ujar Budi.

Budi mengatakan sistem digital diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyakit masyarakat. Selain itu, sistem tersebut juga diharapkan dapat mengurangi beban administrasi tenaga kesehatan di puskesmas dan posyandu.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan proyek SPHERES membantu pemerintah daerah memperoleh data kesehatan masyarakat secara waktu nyata. Menurut Fahmi, sebelumnya pemerintah daerah harus menunggu laporan bulanan atau tahunan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

“Sekarang kita bisa memahami data riil di masyarakat terkait berbagai penyakit dan kondisi kesehatan lainnya. Dari data tersebut kita bisa langsung menganalisis dan membuat kebijakan atau program berdasarkan kondisi yang ada,” ucap Fahmi.