Himpun Aspirasi Pengguna Layanan, KPKNL Kendari Gelar Forum Konsultasi Publik

RRI.CO.ID, Kendari - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari secara resmi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara pada Rabu, 16 September 2026. Acara dialog interaktif ini mengusung tema utama "Bersama Wujudkan Layanan Kekayaan Negara Yang Lebih Baik" sebagai refleksi atas komitmen instansi terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Kegiatan strategis ini bertujuan utama untuk menghimpun masukan secara langsung, menyerap aspirasi, serta menampung kritik dan saran dari seluruh pengguna layanan. Pemerintah memandang dialog terbuka dengan pemangku kepentingan sebagai pondasi paling krusial untuk mengevaluasi kekurangan dan memperbaiki standar operasional prosedur yang sedang berjalan di daerah.

Dalam sesi pembuka, perwakilan penyelenggara menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang inklusif untuk menyempurnakan aspek transparansi dan akuntabilitas. Terlebih, tantangan digitalisasi administrasi yang dinamis menuntut setiap unit kerja pelayanan publik agar bergerak lebih responsif, profesional, serta berorientasi penuh pada kebutuhan riil masyarakat pengguna jasa.

Sejumlah topik vital menjadi fokus pembahasan bersama sepanjang agenda diskusi interaktif berlangsung, di antaranya tata kelola lelang konvensional dan digital yang kian marak digunakan oleh publik. Selain itu, mekanisme pengelolaan aset negara agar lebih produktif, percepatan waktu penyelesaian berkas urusan, hingga penyederhanaan birokrasi layanan juga dikaji secara mendalam dari berbagai sudut pandang.

Sebelumnya, Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha mengatakan Forum Konsultasi Publik yang di laksanakan ini merupakan amanat yang tertuang dalam undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dalam turunannya harus mengikut sertakan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan.

“Jadi kegiatan ini kita meminta masukan terhadap Standar Operasional Pelayanan yang telah ada di kami yang tentunya bersifat konstruktif atau membangun agar kedepannya lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widhiyanto mengatakan Forum Konsultasi Publik yang di selenggarakan KPKNL Kendari merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk mendengarkan masukan – masukan dari stakholder dan pemangku kepentingan dan masyarakat, dengan tujuan untuk sejauh mana layanan yang telah diberikan oleh KPKNL Kendari sudah baik maupun perlu adanya peningkatan dan hal ini merupakan upaya dari kementrian Keuangan untuk terus selalu meningkatkan pelayanan yang ada kepada masyarakat yang ada di Sultra.

“Kami selaku perwakilan Kementrian Keuangan di daerah tentunya mendukung kegiatan ini sehingga pelayanan KPKNL Kendari semakin membaik kedepannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Iman Widhiyanto.

Peserta yang hadir dari unsur instansi vertikal kementerian, pemerintah daerah setempat, kalangan perbankan, pelaku usaha, akademisi, hingga perwakilan media masa tampak memanfaatkan momentum dialog ini dengan sangat aktif. Mereka diberikan panggung seluas-luasnya untuk mengutarakan hambatan teknis yang kerap mereka temui di lapangan guna menemukan jalan keluar terbaik.

Beberapa masukan menonjol yang disuarakan oleh audiens menyangkut perlunya penguatan sistem keamanan teknologi informasi dan perluasan kanal edukasi digital. Keterbukaan informasi yang ramah pengguna dinilai penting agar lapisan masyarakat luas tidak bingung ketika hendak mengakses layanan tata kelola kekayaan negara.

Menanggapi berbagai usulan konstruktif dari para peserta, pihak penyelenggara berkomitmen penuh untuk menjadikannya sebagai basis data utama dalam perbaikan kebijakan. Manajemen berjanji untuk menyusun cetak biru rencana tindak lanjut yang konkret agar evaluasi dari forum publik ini tidak sekadar berakhir di atas kertas laporan tahunan saja.

Pelaksanaan forum konsultasi tatap muka semacam ini dinilai menjadi salah satu indikator nyata dari keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi nasional. Melalui pola komunikasi dua arah, jarak psikologis dan struktural antara aparatur pemerintah selaku pelayan masyarakat dan publik sebagai subjek pelayanan dapat dipersempit secara signifikan.

Sebelum kegiatan ditutup, seluruh pihak yang terlibat menyepakati penandatanganan berita acara komitmen bersama atas hasil perumusan rekomendasi. Hal ini menjadi bukti formal bahwa masukan dari masyarakat memiliki kekuatan penting yang ikut mengawal arah kebijakan pelayanan kekayaan negara ke depan.

Secara keseluruhan, dialog publik yang berlangsung khidmat pada pertengahan bulan September 2026 ini berjalan dengan sukses dan kondusif. Agenda tahunan tersebut diharapkan mampu mendorong akselerasi mutu layanan pemerintah daerah yang semakin transparan, bersih, bebas korupsi, serta memberikan kebermanfaatan yang konkret bagi kesejahteraan publik.