RRI.CO.ID, Kendari - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan informasi publik saat menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kantor Dinas Kominfo Sultra, Rabu, 5 Agustus 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, mengatakan tantangan tersebut meliputi belum meratanya kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), keterbatasan sumber daya manusia pengelola informasi, belum optimalnya kanal komunikasi digital, serta masih adanya 212 titik blankspot yang memengaruhi akses informasi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat tata kelola informasi publik melalui peningkatan kapasitas PPID, optimalisasi sistem informasi, serta koordinasi dengan perangkat daerah. Namun, dukungan bersama masih diperlukan agar setiap perangkat daerah memiliki sumber daya dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan informasi publik," ujar Andi Syahrir.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus melakukan penguatan peran PPID Utama dan PPID Pelaksana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan website dan media sosial pemerintah daerah, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Andi Syahrir berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat pengelolaan komunikasi publik sehingga layanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah diakses dan berkualitas.

Kunjungan kerja Kemenko Polkam tersebut juga menjadi forum koordinasi untuk menyusun rekomendasi penguatan tata kelola komunikasi dan informasi publik berdasarkan kondisi yang dihadapi daerah.