RRI.CO.ID, Kendari - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengusung tema “Wujudkan Optimalisasi Peran TIMPORA dalam Mendukung Iklim Investasi di Sultra”.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Roni Yakub Laute, yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulisnya, gubernur menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan orang asing.

Gubernur melalui sambutan yang dibacakan menyampaikan lima poin utama yang harus menjadi perhatian seluruh anggota TIMPORA, terutama dalam memperkuat integrasi data dan informasi antar-instansi.

“Perkuat integrasi data dan informasi antar-instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerja sama dengan pemerintah daerah dan kabupaten/kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan,” ujarnya, Jumat 21 Juli 2026.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, Azwar Anas, mengatakan rapat koordinasi TIMPORA menjadi wadah strategis untuk berbagi informasi antar-instansi terkait.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap warga negara asing harus dilakukan secara terintegrasi agar berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat TIMPORA ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sharing informasi antar-instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan seluruh warga negara asing baik tenaga kerja, keluarga, dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Sehingga warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.” tambahnya.

Menurutnya, kepastian hukum tidak hanya memberikan rasa aman bagi warga negara asing yang berinvestasi maupun melakukan penelitian, tetapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi yang tergabung dalam TIMPORA menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mengawal stabilitas keamanan wilayah sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Sulawesi Tenggara.