Pemkot Kendari Gelar Workshop Peningkatan Standar Pelayanan Minimal

RRI.CO.ID Kendari - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Workshop Peningkatan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkup Pemerintah Kota Kendari Tahun 2026 di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu 8 Juli 2026.

Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dalam sambutannya yang di bacakan Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kendari, Adriana,menegaskan penerapan SPM bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang layak dan berkualitas.

Adrianan juga menyampaikan pelayanan dasar merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang meliputi enam urusan wajib, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan dasar yang cepat, mudah, berkualitas, dan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat,” ungkap Adriana.

Adriana mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan SPM, mulai dari kualitas data, proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menjadikan workshop ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan SPM secara menyeluruh.

Menurutnya, setiap OPD pengampu SPM harus bekerja berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.

“Penerapan SPM tidak boleh lagi dipandang sebagai rutinitas administrasi. Seluruh proses harus berbasis target capaian, didukung data yang valid, perencanaan yang matang, dan penganggaran yang tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adriana menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penyediaan sarana pendidikan yang memadai, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan akses air minum, penataan kawasan permukiman, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Workshop ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah, mengidentifikasi berbagai kendala dalam penerapan SPM, sekaligus menyusun langkah strategis guna meningkatkan capaian penerapan SPM di Kota Kendari pada tahun 2026.

Kegiatan tersebut diikuti 78 peserta yang terdiri atas sekretaris, kepala bidang, dan admin OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari. Peserta memperoleh penguatan materi dari narasumber Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Benjamin Sibarani, ST., M.M., serta Kepala Bagian Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Gunawan Eko Movianto, SE., M.M., yang menyampaikan materi secara daring.