Tingkatkan Layanan, DJPb Sultra Gelar Forum Konsultasi Publik

RRI.CO.ID Kendari – Sebagai Instansi Pemerintah yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan negara Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin cepat transparan akuntabel dan beroretasi pada penguna layanan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) di Aula Kanwil DKJPb Sultra, Rabu 8 Juli 2026.

Kakanwil DJPb Sultra Dr.Iman Widhiyanto mengatakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang di selenggarakan merupakan agenda tahunan dalam upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada para stakholder, masyarakat, LSM dan berbagai pihak yang mendapatkan layanan dari DJPb Sultra.

Melalui kegiatan FKP ini kata Iman Widhiyanto pihaknya siap menerima berbagai masukan saran dan juga prespektif dari pada pengguna layanan sehingga pelayanan yang DJPb Sultra berikan semakin relevan dengan kebutuhan para stakholder dan kegiatan ini dapat menjadi sarana dialog yang konstruktif untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

“Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini merupakan forum implemtasi dari prinsip meaning full partipasion yaitu pelibatan aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan penyempurnaan maupun evaluasi kebijakan dan standar pelayanan,” tutur Iman Widhiyanto.

Lebih lanjut Kakanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto menambahkan pihaknya senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan seusai dengan Standar yang telah ditetapkan melalui maklumat pelayanan yaitu menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan secara profesional, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, melakukan perbaikan berkelanjutan serta siap menerima evaluasi apabila tidak memenuhi standar pelayanan yang telah di tetapkan.

“Komitmen tersebut juga merupakan wujud keterbukaan informasi publik berbagai informasi layanan, standar layanan, hingga media komunikasi dan pengaduan dapat diakses masyarakat melalui website resmi kami media sosial, kanal youtube serta berbagai media informasi,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Ombudsman Perwakilan Sultra Mastri Susilo mengapresiasi kegiatan Forum Komunikasi Publik yang di laksanakan Kanwil DJPb Sultra yang menghadirkan stakholder terkait untuk mendengarkan hasil kinerja selama satu tahun terakhir.

“Sebenarnya Forum Konsultasi Publik oleh Kementrian/Lembaga penyelenggara layanan mesti harus dilakukan minimal di gelar setahun sekali, untuk itu kami dari Ombudsman Perwakilan Sultra mengapresiasi kegiatan FKP yang diselenggarakan DJPb Sultra, untuk meminta masukan dari pihak stakholder lainnya, terkait layanan di DJPb Sultra,” tutur Mastri Susilo.

Menurut Mastri Susilo kehadiran Ombudsman dalam kegiatan FKP DJPb Sultra dalam rangka untuk berbagi bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik, karena mitra DJPb Sultra merupakan penyelenggara pelayanan Publik dan Ombudsman berkepentingan untuk memberikan penguatan atas pentingnya kualitas pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan warga negara Indonesia.

“Jadi kehadiran kami untuk berbagi informasi terkait layanan publik yang baik kepada seluruh stakholder yang ada di daerah ini,” ujarnya.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik yang digelar kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra turut di hadir sejumlah perwakilan satuan Kerja Kementrian/Lembaga yang ada di Sulawesi Tenggara.