RRI.CO.ID, Kendari – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., turut hadir dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Acara yang berlangsung di Aula Hotel Grand City Hall, Kota Medan, dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, Rabu 1 Juli 2026.

Rakernas Apeksi 2026 berlangsung mulai 28 Juni dan akan berakhir pada 4 Juli 2026 diikuti oleh para kepala daerah dan delegasi dari seluruh penjuru tanah air serta dimeriahkan partisipasi aktif kaum muda dalam forum Youth City Changers.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada kesempatan itu mengatakan pentingnya menjaga integritas dan saling menguatkan antar kepala daerah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ia menegaskan keterbukaan kementerian untuk selalu siap memberikan pendampingan dan konsultasi secara cepat dan mudah.

“Saya dan Bapak/Ibu sekalian jaraknya insya Allah hanya satu kali komunikasi. Silakan hubungi, kita koordinasi dan komunikasi supaya kita hentikan mata rantai permasalahan ini,” tegas Bima Arya.

Sementara itu, Wali Kota Medan selaku tuan rumah, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kehadiran seluruh peserta. Ia menjelaskan pertemuan tahunan ini mengintegrasikan berbagai forum strategis, mulai dari pembahasan ketahanan pangan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, investasi, program pemberdayaan perempuan, hingga pameran potensi daerah. Dikatakan, seluruh hasil kesepakatan harus mampu dilaksanakan dan tidak sekadar menjadi dokumen tanpa makna.

“Setelah kita pulang dari Rakernas ini, kita bawa ke kota kita masing‑masing untuk benar‑benar bisa kita implementasikan,” ujar Wali Kota Medan Rico

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan membangun jaringan kerja antar pemerintah kota. Dengan semangat berintegritas dan bergerak cepat, seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat diterjemahkan langsung ke dalam kebijakan nyata di masing‑masing daerah, memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan perkotaan yang maju, berkelanjutan, dan bebas dari penyimpangan.