RRI.CO.ID, Kendari - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan jaminan penuh terkait keamanan dan kerahasiaan data hasil Sensus Ekonomi 2026.
Kepala BPS Sultra Hadi Susanto menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai potensi kebocoran data pribadi selama proses pendataan berlangsung.
Sensus kali ini merupakan pergelaran kelima yang dilaksanakan secara berkala setiap sepuluh tahun sekali oleh lembaga statistik negara.
Menanggapi adanya kekhawatiran sebagian warga heterogen di Kota Kendari terkait keterkaitan data dengan instansi lain, Hadi memberikan penjelasan teknis.
Pihak BPS menegaskan tidak akan pernah mengeluarkan data individu perorangan kepada kementerian atau instansi lain, termasuk direktorat perpajakan.
"Baik kementerian maupun instansi lain, termasuk perpajakan, tidak akan memperoleh data perorangan dari BPS. Yang kami keluarkan hanyalah data statistik dalam bentuk agregat sebagai produk resmi BPS," ujar Hadi Susanto, Senin 29 Juli 2026
Sistem pengumpulan data di lapangan kini juga diklaim sudah jauh lebih canggih dengan memanfaatkan perangkat gadget khusus.
Begitu data dikirim oleh petugas di lapangan, informasi tersebut langsung masuk ke database pusat dan tidak tersimpan di memori perangkat.
"Sekarang metode pengumpulan data sudah jauh lebih canggih. Petugas menggunakan gadget yang hanya berfungsi sebagai perantara. Begitu data dikirim ke sistem, data tersebut langsung masuk ke database dan tidak lagi tersimpan di perangkat petugas. Jadi keamanannya sangat terjamin," jelasnya.
Langkah digitalisasi ini diterapkan untuk memastikan nomor identitas penting seperti Nomor Induk Kependudukan tetap terjaga dengan aman.
Menurut Hadi, tujuan utama dari sensus ini adalah untuk memetakan profil serta struktur perekonomian Sulawesi Tenggara secara utuh dan menyeluruh.
Pendataan dilakukan tanpa pengecualian, mulai dari pelaku usaha skala besar, sektor pertanian, hingga profil ekonomi rumah tangga tingkat bawah.
Guna menyukseskan agenda tersebut, pihak BPS mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip TIR dalam menyambut kedatangan para petugas.
"T berarti Terima petugas kami dengan baik, baik di rumah maupun di tempat usaha. I berarti Isi, yaitu memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan secara lengkap dan benar. R berarti Rahasia, artinya seluruh data yang telah disampaikan kepada kami dijamin kerahasiaannya," urai Hadi.
Sementara itu, Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Sultra, Erra Septy Vibriane, menyebutkan total petugas di lapangan mencapai lebih dari 2.600 orang.
Ribuan petugas tersebut tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sultra dengan porsi jumlah yang disesuaikan dengan kepadatan populasi usaha setempat.
Untuk membedakan petugas resmi, masyarakat dapat mengenali atribut berupa rompi khusus berwarna hitam dengan tulisan penanda identitas di bagian dada.
"Ciri yang paling mudah dikenali adalah petugas menggunakan rompi Sensus Ekonomi berwarna hitam. Pada bagian depan terdapat tulisan Sensus Ekonomi, dan di bagian belakang juga tertulis Petugas Sensus Ekonomi," kata Erra Septy Vibriane.
Petugas juga dibekali kartu identitas resmi BPS yang dilengkapi dengan fitur penjamin keamanan berupa kode batang atau QR Code.
Masyarakat dapat memindai QR Code tersebut secara mandiri untuk melihat foto profil, nama lengkap, serta wilayah penugasan resmi sang petugas.
Selain itu, seluruh petugas diwajibkan melapor kepada Ketua RT setempat sebelum memulai aktivitas pendataan dan tidak memungut biaya apa pun.
Hingga minggu kedua pelaksanaan di lapangan, progres capaian input data di wilayah Sulawesi Tenggara tercatat telah menyentuh angka 20 persen.
"Seperti yang telah disampaikan pimpinan tadi, hingga minggu kedua pelaksanaan, capaian pendataan sudah sekitar 20 persen dari target," jelas Erra.
Pihak BPS menargetkan angka partisipasi dapat mencapai 100 persen demi mendapatkan gambaran karakteristik ekonomi daerah yang valid.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....