TPID Kota Kendari Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Kemendagri

RRI.CO.ID, Kendari – Tim Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Kendari dan diikuti oleh jajaran TPID Kota Kendari, Senin 22 Juni 2026

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang diikuti oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia yang kegiatannya bertujuan memantau perkembangan inflasi nasional maupun daerah serta memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di masing-masing wilayah.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah daerah diminta terus melakukan pemantauan terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga serta memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga.

“Sinergi dengan melakukan pemantauan dan pastikan ketersedian pasokan dapat terus terjaga,” ujar Tomsi Tohir.

Sementara itu TPID Kota Kendari menyampaikan komitmennya mendukung kebijakan pengendalian inflasi melalui berbagai langkah strategis, seperti pemantauan harga pasar, pelaksanaan operasi pasar murah, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan para pelaku usaha. eikutsertaan TPID Kota Kendari dalam rakor ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Kendari dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi potensi gejolak harga menjelang berbagai momentum penting yang dapat memengaruhi tingkat inflasi daerah.

Dengan adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Melalui rakor tersebut, berbagai perkembangan terkait kondisi inflasi terkini dibahas secara komprehensif, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan daerah dalam mengendalikan harga pangan strategis. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk terus mengoptimalkan program intervensi yang berdampak langsung terhadap stabilitas harga di pasar.