RRI.CO.ID, Kendari - Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan langkah penertiban terhadap keberadaan hewan ternak yang dilepas liar di jalan raya maupun ruang milik umum. Upaya ini dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada masyarakat, namun disertai tindakan pengamanan yang tegas apabila aturan tidak dipatuhi. Seluruh langkah bersandar secara hukum pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 yang menjadi landasan resmi pengendalian dan penertiban tersebut.

Kegiatan tersebut juga tindak lanjut dari menjawab berbagai keluhan warga terkait gangguan ketertiban, kotoran yang mengotori lingkungan, risiko kecelakaan lalu lintas, serta kerusakan tanaman dan fasilitas umum akibat ternak yang berkeliaran bebas. Penindakan bukan bertujuan merugikan peternak, melainkan bentuk perlindungan bersama demi kenyamanan dan keamanan wilayah desa maupun jalan penghubung antarwilayah.

Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Muna Barat, La Sikaji, menjelaskan mekanisme dan skema penanganan yang berlaku agar dipahami secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Setiap hewan yang terjaring dalam operasi akan dibawa ke tempat penampungan yang telah disiapkan khusus.

“Persuasif dan sosialisasi tetap kami dahulukan, namun tindakan tegas berupa pengamanan ternak liar tetap dijalankan demi menegakkan aturan yang berlaku," ujar La Sikaji.

Dijelaskan, hewan ternak yang terjaring langsung di amankan ke tempat penampungan yang telah disediakan. Jika pemilik ternak ingin mengambil kembali ternaknya wajib menyelesaikan proses administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku . Ia juga menjelaskan, penerapan sanksi dan prosedur yang jelas ini bertujuan membangun kesadaran hukum secara bertahap.

Melalui konsistensi pelaksanaan diharapkan kebiasaan melepasliarkan hewan dapat berkurang hingga hilang sama sekali, sehingga lingkungan wilayah Kabupaten Muna Barat tetap bersih, tertib, aman dilalui, dan terhindar dari berbagai kerugian yang tidak perlu.