RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sistem pengawasan dan keterbukaan informasi sebagai benteng utama mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Wali Kota dr Hj Siska Karina Imran SKM menegaskan aturan saja tidak cukup, namun harus disertai mekanisme yang memudahkan masyarakat berperan serta mengawasi kinerja pemerintah. Keterlibatan publik dianggap sangat penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami membangun saluran pengaduan yang mudah diakses, baik melalui APIP maupun layanan 112 yang aktif 24 jam ,” ujar Siska Karina Imran , Rabu 10 Juni 2026

Selain pengawasan eksternal, upaya pencegahan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah kota Kendari tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga memberikan kesempatan pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan, bahkan beasiswa bagi ASN . Hal ini bertujuan membentuk aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan tanggung jawab yang tinggi.

Wali Kota Siska juga menegaskan budaya antikorupsi harus tumbuh dari kesadaran bersama, bukan hanya karena takut hukuman. Keteladanan pimpinan, kejelasan aturan, serta kemudahan akses informasi menjadi kunci agar setiap pejabat dan staf memahami batasan wewenang dan kewajibannya sebagai abdi negara.

Dengan sistem yang transparan, pengawasan yang ketat, dan dukungan peningkatan kualitas aparatur, diharapkan praktik-praktik yang merugikan dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat, melancarkan pembangunan, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan umum.