RRI.CO.ID, Makassar - Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penggabungan lima PT Bank Perekonomian Rakyat ke dalam PT BPR Pataru Laba guna memperkuat struktur permodalan industri perbankan, Kamis, 4 Juni 2026.

Lima lembaga keuangan yang dilebur tersebut meliputi BPR Ganda Lata, BPR Paro Laba, BPR Hara Lata, BPR Suar Data, dan BPR Paro Dana.

Kebijakan penggabungan ini merupakan bagian dari tindakan regulator untuk mengkonsolidasikan industri perbankan secara berkelanjutan demi meningkatkan daya saing serta memperkokoh ketahanan sektor riil, khususnya UMKM.

Persetujuan resmi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.03/2026 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026 yang lalu.

Adapun PT BPR Pataru Laba sebagai entitas utama yang menerima penggabungan usaha ini berkedudukan di wilayah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin menjelaskan bahwa penggabungan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas operasional serta efisiensi bisnis perbankan.

Melalui langkah ini, jaringan perbankan rakyat diharapkan mampu memperluas jangkauan akses layanan serta menghadirkan produk keuangan yang lebih inovatif dan digital di wilayah kepulauan Sulawesi.

"Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPR, memperkuat struktur permodalan, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan peran aktif BPR dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat," ujar Muchlasin.

Dengan realisasi aksi korporasi tersebut, jumlah total institusi keuangan mikro di wilayah kerja OJK Sulselbar saat ini tercatat menjadi 17 BPR dan 8 BPRS.

OJK mencatat kinerja positif pada industri ini, di mana sampai dengan 30 April 2026, total aset BPR dan BPRS di wilayah Sulselbar menyentuh angka Rp4,33 triliun atau tumbuh 9,02 persen secara tahunan.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga juga ikut terkerek naik sebesar 5,54 persen secara year on year menjadi Rp2,83 triliun.

Sementara itu, untuk penyaluran kredit dan pembiayaan produktif kepada masyarakat tercatat sebesar Rp3,64 triliun atau mengalami kenaikan 7,63 persen.

Pertumbuhan positif di sektor keuangan daerah ini dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan penggabungan usaha perbankan yang berpusat di wilayah kerja Kantor OJK Sulselbar.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah serta masyarakat luas untuk tetap tenang dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari.

Masyarakat diharapkan terus mempercayakan layanan perbankan kepada industri BPR yang saat ini terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Ke depan, otoritas pengawas keuangan ini berkomitmen untuk terus mendorong penguatan kelembagaan melalui transformasi industri yang kompetitif demi memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.