RRI.CO.ID, Buton - Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menghadiri rapat koordinasi penyerahan dan penyelesaian aset Perumda Tirta Takawa di Kantor Bupati Buton, Jumat, 6 Maret 2026.

Pertemuan tersebut membahas tuntas persoalan aset di wilayah Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan yang telah menjadi sengketa selama dua dekade.

Gubernur menyaksikan langsung penandatanganan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Buton selaku daerah induk dengan pemerintah daerah hasil pemekaran.

Momentum ini dinilai sangat krusial mengingat persoalan aset tersebut muncul sejak awal proses pemekaran wilayah di Kepulauan Buton berlangsung.

Andi Sumangerukka menegaskan bahwa penyelesaian ini dapat tercapai karena para kepala daerah bersedia mengesampingkan ego masing-masing demi kepentingan publik.

“Ini adalah momentum penting. Saya tahu proses ini sudah berjalan sangat lama, bahkan hampir 20 tahun,” ujar Andi Sumangerukka.

Ia menambahkan bahwa hari ini semua pihak duduk bersama untuk menghilangkan ego demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memfasilitasi proses koordinasi hingga tercapainya kesepakatan bersejarah tersebut.

Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Basuki Haryono, berharap penandatanganan ini menjadi langkah nyata mengakhiri sengketa yang ada.

KPK menargetkan dalam tiga bulan ke depan seluruh proses administrasi dan penyelesaian fisik aset sudah mencapai titik akhir yang sah secara hukum.

“Target kami dalam tiga bulan ke depan seluruh proses penyelesaiannya sudah mencapai titik akhir,” tegas Basuki Haryono.

Wali Kota Baubau beserta Bupati Buton Tengah dan Buton Selatan menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan setelah melalui proses negosiasi yang panjang.

Pemerintah Kabupaten Buton sebagai kabupaten induk menyatakan dukungan penuh agar kesepakatan ini menjadi solusi terbaik bagi kemajuan seluruh daerah.

Gubernur Sultra menekankan agar aset yang telah diserahkan nantinya dikelola secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi warga.

Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di wilayah Kepulauan Buton.