RRI.CO.ID, Kendari - Menjelang meningkatnya minat masyarakat menunaikan ibadah umrah, Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tenggara memperketat pengawasan terhadap biro perjalanan di wilayah Sultra.

Kepala Kanwil Kemenhaj Sultra, Muhammad Lalan Jaya, mengatakan penguatan pengawasan dilakukan sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak menjadi korban penawaran umrah bermasalah.

“Kami melakukan pengawasan lebih ketat, terutama pada legalitas travel dan kesiapan dokumen keberangkatan. Jangan sampai ada jemaah yang dirugikan,” ujarnya di Kendari, Sabtu 28 Februari 2026.

Menurutnya, praktik penipuan kerap muncul saat permintaan umrah meningkat. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur harga murah tanpa kepastian fasilitas.

Ia menegaskan, travel resmi harus memiliki izin operasional aktif, kepastian tiket penerbangan, serta akomodasi hotel yang jelas di Arab Saudi.

“Maskapai tidak boleh sering berganti dan maksimal satu kali transit. Hotel juga harus resmi dan terverifikasi. Semua itu wajib dipastikan sebelum pelunasan biaya,” jelas Lalan.

Selain pengawasan administrasi, Kemenhaj Sultra juga mendorong agen perjalanan agar tidak memberangkatkan jemaah tanpa status yang jelas dari kantor pusat.

“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Edukasi dan kehati-hatian masyarakat menjadi kunci agar ibadah umrah berlangsung aman dan lancar,” tegasnya.

Kemenhaj Sultra berharap, melalui penguatan pengawasan dan sosialisasi ini, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara umrah tetap terjaga serta terhindar dari praktik percaloan dan penipuan.