OJK Perkuat Fungsi GRC Sektor Jasa Keuangan Nasional
- 08 Apr 2026 18:09 WIB
- Kendari
RRI.CO.ID, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan fungsi Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang berintegritas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kegiatan Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) Pra-Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang diselenggarakan OJK di Gedung A. A. Maramis Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Sophia menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan ke depan akan menghadapi tantangan kompleks mulai dari keamanan siber hingga disrupsi kecerdasan buatan.
Risiko lain yang perlu menjadi perhatian meliputi ketahanan bisnis, kualitas sumber daya manusia, serta perubahan iklim dan regulasi.
Ketidakpastian yang tinggi membuat peran fungsi GRC menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan serta memperkuat tata kelola industri.
"Forum ini tidak hanya menjadi sarana diskusi yang konstruktif, tetapi juga mempererat kolaborasi antara OJK, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan," ujar Sophia Wattimena.
Diskusi panel dalam forum tersebut membahas transparansi Beneficial Ownership (BO/UBO) dan implikasinya bagi penguatan GRC.
Pembahasan mencakup pemanfaatan data BO/UBO dalam pengawasan berbasis risiko serta peran intelijen keuangan dalam mendukung transparansi.
Forum ini juga merupakan bagian dari persiapan menuju pelaksanaan Risk and Governance Summit (RGS) pada 14 Juli 2026 mendatang.
Rangkaian kegiatan mencakup partisipasi asosiasi dalam program edukasi hingga pengembangan konten komunikasi melalui media digital.
Asosiasi profesi menyatakan dukungan positif terhadap pengembangan konten edukasi dan kolaborasi teknis yang ditawarkan.
Pada akhir acara dilakukan penandatanganan komitmen kolaborasi antara OJK dan asosiasi untuk mendukung penyelenggaraan RGS 2026.
OJK berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap implementasi pelaporan pemilik manfaat di Indonesia.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....