RRI.CO.ID Kendari – Kantor wilayah Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,94 persen dari tahun ke tahun (yoy) atau meningkat 0,29 persen poin dari triwulan III 2025.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widhiyanto mengjelaskan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV 2025 mencapai Rp55,03 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp32,28 triliun.
“Pada Januari 2026, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi y-on-y sebesar 5,10 persen dengan IHK 110,37. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kolaka sebesar 6,75 persen (IHK 112,65), sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 3,79 persen (IHK 109,58),” ungkap Iman Widhiyanto di Kendari, Senin 2 Maret 2026.
Menurutnya Inflasi yoy terjadi karena kenaikan indeks pada sebagian besar kelompok pengeluaran, antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau 5,03 persen, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 17,35 persen, kesehatan 2,35 persen, transportasi 1,76 persen, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,13 persen, rekreasi, olahraga, dan budaya 1,54 persen, pendidikan 4,96 persen.
| Baca juga: Pajak Kota Kendari Triwulan Pertama Naik |
“Kemudian penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,45 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 12,39 persen. Sedangkan Kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki 0,69 persen serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,12,” rincinya.
Lebih lanjut Iman Widhiyanto menjelaskan secara bulanan, Sulawesi Tenggara juga mencatat inflasi m-to-m dan y-to-d masing-masing sebesar 0,69 persen. Dimana untuk Perkembangan belanja APBN regional Sulawesi Tenggara sampai 31 Januari 2026 mencapai Rp2.122,27 miliar atau sebesar 10,27 persen dari pagu yang ditetapkan.
“Dimana, belanja negara ini meningkat sebesar 2,64 persen (yoy). Belanja di awal tahun anggaran 2026 didahului oleh Penyaluran TKD DAU Block Grant sebesar Rp703 miliar dari pagu 8,51 triliun atau 8,25 persen (sesuai rekomendasi), namun terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut,” jelasnya.
Iman menambahkan Khusus untuk belanja pemerintah pusat pada masa awal tahun anggaran belum terlihat perkembangan yang siginifikan, mengingat bahwa petunjuk teknis kegiatan mayoritas Kementerian Negara/Lembaga juga masib belum terbit sehingga sebagian kegiatan khususnya belanja barang ataupun modal belum dapat dilakukan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....