OJK Dorong Masyarakat Siapkan Dana Pensiun sejak Dini

RRI.CO.ID, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat dalam mempersiapkan dana pensiun sejak dini di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, 6 September 2026.

Pencanangan tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI, dan asosiasi dana pensiun.

Kegiatan Bulan Dana Pensiun 2026 juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan finansial masyarakat saat memasuki masa pensiun.

“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya,” kata Friderica.

Friderica mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan sinergi antara regulator, pemerintah, industri, dan masyarakat, termasuk mendorong pekerja mandiri serta kelompok pekerja lainnya untuk memiliki program dana pensiun.

“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan setelah pensiun membutuhkan penguatan seluruh pilar sistem pensiun.

“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga,” kata Ogi.

Menurut Ogi, perluasan kepesertaan, kesinambungan iuran, kecukupan manfaat, serta pengelolaan investasi yang prudent perlu dilakukan secara bersama melalui program pensiun wajib, program bagi ASN serta anggota TNI dan Polri, maupun program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK.

Ogi mengatakan persiapan dana pensiun diperlukan karena masyarakat tetap menghadapi kebutuhan biaya hidup setelah tidak lagi bekerja, termasuk kebutuhan kesehatan, tempat tinggal, perawatan jangka panjang, dan kebutuhan sehari-hari.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi tenaga kerja di tengah perubahan struktur demografi Indonesia.

“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population,” kata Yassierli.

Yassierli menyebut Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja dengan sekitar 60 persen berada di sektor informal, sehingga perluasan kepesertaan program perlindungan sosial juga diarahkan kepada kelompok pekerja tersebut.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengatakan persiapan masa pensiun perlu dilakukan sejak seseorang mulai bekerja agar masa purnabakti dapat dijalani secara produktif.

“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” ujar Rini.

Selama pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah melalui edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, serta perluasan kepesertaan.

Kegiatan tersebut menyasar pekerja formal dan informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, serta kelompok masyarakat lainnya.

Friderica mengatakan tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen, sedangkan tingkat literasi khusus dana pensiun masih berada di kisaran 22 persen.