Pemkab Muna Terima Tambahan Dana Transfer Rp137 Miliar dari Pemerintah Pusat

RRI.CO.ID, Raha - Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, mendapat tambahan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp137 miliar pada tahun anggaran 2026.

Tambahan anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp113 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar sekitar Rp24 miliar hingga tahun 2024.

Kabupaten Muna menjadi salah satu dari 546 daerah di Indonesia yang memperoleh tambahan dana transfer dari pemerintah pusat. Nilai tambahan yang diterima Muna disebut menjadi yang terbesar di wilayah Sulawesi Tenggara.

Bupati Muna Bachrun Labuta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas tambahan anggaran tersebut.

Menurut Bachrun, tambahan dana yang diterima menjelang akhir tahun anggaran 2026 tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang bersifat mendesak.

Salah satunya untuk mendukung penyesuaian penggajian aparatur sipil negara (ASN), sekaligus membiayai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Presiden, Mendagri dan Menkeu atas tambahan dana transfernya,” ujar Bachrun, Selasa 11 Agustus 2026.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Muna La Ode Hafli Pau mengatakan tambahan dana transfer tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang terus dibangun Bupati Muna dengan pemerintah pusat.

La Ode Hafli menjelaskan, tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan dimasukkan dalam Perubahan APBD (APBD-P) Kabupaten Muna Tahun 2026.

Penggunaannya akan diprioritaskan untuk penyesuaian penggajian ASN serta pembayaran DBH kurang bayar hingga tahun 2024.

Selain itu, sisa anggaran akan diarahkan untuk membiayai sejumlah kebutuhan pemerintah daerah yang mendesak, di antaranya penanganan sampah dan program ketahanan pangan.

Tambahan dana transfer tersebut diharapkan dapat membantu Pemkab Muna menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan belanja daerah yang menjadi prioritas hingga akhir tahun anggaran 2026.