RRI.CO.ID, Kendari– Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka, menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis 16 Juli 2026

Raker APPSI mengusung tema "Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah" dan diikuti para gubernur serta wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Forum tersebut menjadi ajang memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan nasional.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan Raker APPSI 2026. Menurutnya, APPSI menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

Sementara itu, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, mengatakan APPSI tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi pemerintah provinsi, tetapi juga forum untuk memperkuat kerja sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Rudy, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu terus didorong sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Selain itu, APPSI juga mengusulkan penyempurnaan kebijakan Pajak Air Permukaan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih berkeadilan.

Rapat kerja tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global hingga tuntutan percepatan pembangunan di daerah.

Bima Arya menjelaskan terdapat lima tantangan utama yang perlu diantisipasi kepala daerah, yakni perkembangan geopolitik global, pelaksanaan kebijakan nasional, penyelarasan visi daerah dengan program pemerintah pusat, kemampuan menghadapi dinamika media digital, serta menjaga integritas agar terhindar dari persoalan hukum.

"Saat ini para kepala daerah harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan tersebut melalui koordinasi dan kolaborasi yang kuat," ujarnya.

Ia juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai peran ganda gubernur sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, gubernur memiliki tanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional bersama pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus memastikan program prioritas berjalan efektif.

Selain itu, Bima Arya menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Pemerintah daerah didorong melakukan efisiensi anggaran, memperkuat investasi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kinerja BUMD dan BLUD, menyederhanakan regulasi, serta mempercepat penyusunan tata ruang sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.

Melalui Raker APPSI 2026, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.