RRI.CO.ID, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas di lingkungan kerja.

Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Fokus tersebut dibahas secara mendalam dalam agenda Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menjelaskan bahwa penerapan tata kelola yang kuat menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap kebijakan berdampak positif bagi publik.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat," ujar Sophia Wattimena.

Sophia memaparkan bahwa lanskap risiko global saat ini berkembang semakin cepat dan kompleks, mulai dari ancaman siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI), perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik.

Oleh karena itu, penguatan konsep governance, risk, and compliance (GRC) kini bergeser menjadi instrumen ketahanan organisasi, yang juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi dari pemerintah pusat.

Dukungan terhadap langkah OJK ini juga datang dari pihak kementerian.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebutkan tata kelola yang baik merupakan modal utama meraih kepercayaan pasar.

"Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Ferry Irawan.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengingatkan pentingnya aspek pengawasan dalam pemanfaatan teknologi baru.

"Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat," tutur Edwin.

Forum RGS 2026 ini diselenggarakan secara hybrid dengan melibatkan lebih dari 20.000 peserta dari kalangan pimpinan lembaga jasa keuangan, asosiasi profesi, regulator, hingga akademisi.

Guna merangsang inovasi di kalangan generasi muda, OJK turut menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 yang berhasil menjaring 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Melalui forum tahunan ini, OJK berharap kolaborasi lintas sektor semakin kokoh dalam menjaga ketahanan industri keuangan demi tercapainya target pembangunan nasional.