Pemkot Kediri Targetkan Indeks Pemerintahan Digital Capai 2,246

RRI.CO.ID, Kediri - Pemerintah Kota Kediri menargetkan indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026 mencapai 2,246. Target tersebut ditetapkan berdasarkan hasil penilaian mandiri Pemkot Kediri, di tengah hasil sementara evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang menempatkan indeks PEMDI Kota Kediri pada angka 1,2 dari skala 5.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purba Kelana, mengatakan terdapat perbedaan antara hasil penilaian mandiri dengan evaluasi sementara yang dilakukan KemenPAN-RB. Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut adalah belum lengkapnya bukti dukung atau evidence yang disampaikan dalam proses evaluasi.

“Memang ada perbedaan antara penilaian mandiri dengan hasil sementara dari pusat. Setelah kami evaluasi, salah satu penyebabnya karena evidence dari beberapa aspek belum semuanya terunggah, meskipun secara substansi sebenarnya sudah tersedia,” ujar Sugeng, Selasa, 22 September 2026.

Evaluasi PEMDI tersebut dilakukan melalui sesi interview oleh asesor KemenPAN-RB untuk melihat penerapan pemerintahan digital di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Aspek yang dinilai meliputi kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi, keamanan data, interoperabilitas, transparansi, hingga dampak pemanfaatan teknologi digital.

Sugeng menjelaskan, evaluasi tidak hanya menilai ketersediaan teknologi maupun aplikasi yang digunakan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengelolaan pemerintahan, pengolahan data, serta pelayanan dan interaksi dengan masyarakat juga menjadi bagian dari penilaian.

“Teknologi sudah kami manfaatkan untuk mendukung pelayanan, pengolahan data, maupun interaksi dengan masyarakat. Namun dalam evaluasi kemarin, masih dibahas mengenai batas kecukupan evidence yang harus disampaikan dan diunggah oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Untuk melengkapi bukti dukung, Diskominfo Kota Kediri telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menginventarisasi berbagai penerapan teknologi digital yang sudah berjalan agar dapat didokumentasikan dan disampaikan dalam proses evaluasi.

“Kami telah berkoordinasi dengan OPD pengampu untuk melengkapi sekaligus menambah evidence yang dibutuhkan. Dengan begitu, data pendukung yang disampaikan diharapkan dapat memperkuat hasil evaluasi dan memberikan tambahan nilai,” katanya.

Sugeng menyebut target indeks 2,246 masih menjadi capaian yang ingin diraih Pemkot Kediri dalam evaluasi PEMDI 2026. Angka tersebut sesuai hasil penilaian mandiri dan berada di atas target RPJMD sebesar 1,7 yang juga disebut sebagai target nasional KemenPAN-RB.

Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Kediri akan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus membenahi dokumentasi penerapan teknologi digital yang selama ini telah dilakukan oleh perangkat daerah. “Berbagai pemanfaatan teknologi yang sudah berjalan akan kami dokumentasikan sebagai evidence. Komitmen meningkatkan pelayanan digital sebenarnya sudah diterapkan di semua lini, dari tingkat atas hingga bawah. Yang masih perlu diperkuat adalah kelengkapan administrasi dan dokumentasinya,” katanya.

Menurut Sugeng, penguatan pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan infrastruktur. Aspek kebijakan, keamanan data, interoperabilitas, transparansi, serta dampak layanan digital bagi masyarakat juga perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

“Kami berharap nilai PEMDI Kota Kediri setidaknya dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Infrastruktur sudah memenuhi dan layanan juga telah berbasis digital. Berikutnya, kami perlu memperkuat kelengkapan evidence serta dokumentasinya,” ucapnya.