Kediri Perkuat Pemantauan Keluarga Berisiko Stunting

RRI.CO.ID, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memperkuat pemantauan keluarga yang berisiko mengalami stunting sebagai bagian dari strategi mempercepat penurunan kasus stunting. Penguatan dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan menindaklanjuti hasil pemantauan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat kecamatan.

Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr Muhammad Fajri Mubasysyir, mengatakan pemantauan kondisi keluarga menjadi dasar penting dalam menentukan strategi dan langkah intervensi yang diperlukan. Menurutnya, hasil monitoring TPK perlu diterjemahkan menjadi perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Mini lokakarya kecamatan ini menjadi salah satu mekanisme untuk mempertemukan pemangku kepentingan sekaligus menentukan strategi berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring Tim Pendamping Keluarga,” ujarnya, Sabtu, 5 September 2026.

Fajri menilai upaya tersebut membutuhkan koordinasi berkelanjutan karena persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya oleh satu sektor. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, pendamping keluarga, serta unsur terkait diperlukan agar berbagai program pencegahan dan intervensi dapat berjalan secara optimal.

Ia berharap penguatan perencanaan dan pelaksanaan intervensi berbasis hasil pemantauan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Jawa Timur Zero Stunting.

Sementara itu, Camat Mojoroto, Abdul Rahman, menjelaskan bahwa stunting tidak semata-mata disebabkan persoalan asupan gizi. Sejumlah faktor lain yang berkaitan dengan kondisi sosial dan lingkungan juga dapat saling berinteraksi dan memengaruhi risiko stunting pada anak.

“Stunting bukan hanya persoalan faktor spesifik gizi. Ada faktor sensitif gizi yang juga saling berinteraksi dan ikut memengaruhi terjadinya stunting,” katanya.

Menurut Abdul Rahman, penanganan stunting perlu menjadi perhatian bersama karena dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Gangguan pertumbuhan pada anak berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia hingga produktivitas ketika memasuki usia kerja.

“Kalau stunting tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa berlanjut pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Kondisi ini juga dapat memengaruhi bagaimana bonus demografi nantinya dimanfaatkan,” jelasnya.

Karena itu, pengendalian stunting di tingkat kecamatan diarahkan tidak hanya pada penanganan ketika masalah sudah muncul, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui identifikasi keluarga berisiko dan pendampingan yang berkelanjutan.

Fajri menegaskan, kesinambungan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan intervensi terhadap keluarga berisiko dapat berjalan sesuai kebutuhan. Penguatan kerja bersama tersebut diharapkan mempercepat penurunan stunting sekaligus mendukung pencapaian target zero stunting di Jawa Timur.