Menunggu Kesepakatan Empat Pilar, Pedagang Pasar Bandar Tunda Bayar Iuran

RRI.CO.ID, Kediri – Persoalan iuran pedagang Pasar Bandar Kota Kediri belum menemukan titik temu. Pedagang memilih menunda pembayaran hingga ada kesepakatan yang melibatkan seluruh pihak terkait dalam forum empat pilar.

Sikap tersebut disampaikan setelah pertemuan antara perwakilan pedagang, DPRD Kota Kediri dan Perumda Pasar Joyoboyo, Rabu, 2 September 2026, belum menghasilkan keputusan. Pembahasan tuntutan pedagang belum dapat dilakukan secara tuntas karena unsur Pemerintah Kota Kediri yang membidangi perekonomian tidak dapat hadir.

Perwakilan pedagang Pasar Bandar, Yunus, mengatakan sejak awal pedagang berharap pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai keluhan secara langsung kepada seluruh pihak yang memiliki kewenangan. "Yang kita harapkan itu empat sisi, empat pilar. Dari pihak Pemerintah Kota Kediri, Perumda Pasar, DPRD Kota Kediri sebagai pengawas regulasi, dan pedagang," ujar Yunus.

Menurut Yunus, pedagang belum dapat membuat kesepakatan hanya dengan Perumda Pasar Joyoboyo. Ia menegaskan, pedagang membutuhkan kepastian yang melibatkan Pemerintah Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri.

"Hari ini tidak ada hasil apa pun. Kami tidak membuat kesepakatan dengan pihak Perumda Pasar. Kami tidak membahas poin-poin keluhan secara tuntas," katanya.

Yunus mengatakan, pejabat Pemkot Kediri yang sedianya hadir dalam pertemuan tersebut diketahui masuk dalam gerbong mutasi pejabat. Pedagang memahami kondisi tersebut, namun berharap pertemuan empat pilar segera dijadwalkan kembali.

Di sisi lain, Yunus menegaskan, pedagang bukan tidak mau menjalankan kewajiban pembayaran. Pedagang hanya meminta pembayaran ditunda sampai ada kesepakatan dan kepastian melalui pertemuan empat pilar.

"Kami bukan tidak mau membayar. Kami menunda. Kalau sudah ada kesepakatan dan kepastian, kami siap mengikuti. Itu juga kewajiban kami," tegas Yunus.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo, Djauhari Luthfi, menyatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan pedagang dan telah meneruskan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kota Kediri. Menurutnya, pertemuan dengan Pemkot sebenarnya telah direncanakan, namun harus ditunda karena adanya mutasi pejabat.

"Memang sebetulnya hari ini kita dengan Pemerintah Kota. Tapi sore kemarin ada mutasi, sehingga beberapa pejabat yang membidangi BUMD ikut masuk gerbong mutasi. Lalu dengan adanya mutasi ini, akhirnya pertemuan hari ini tertunda," kata Djauhari.

Djauhari memastikan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan pejabat baru yang membidangi persoalan tersebut. Ia berharap pertemuan bersama pedagang dan Pemerintah Kota Kediri dapat dilakukan dalam satu hingga dua hari ke depan.

Terkait sikap pedagang yang menunda pembayaran, Perumda untuk sementara mengikuti permintaan tersebut agar persoalan tidak semakin berkembang. "Pedagang meminta menunda dulu, bukan menghentikan. Aktivitas jual beli tetap berjalan," katanya.

Djauhari mengemukakan, pembayaran yang dipersoalkan pedagang bukan merupakan retribusi daerah, tapi jasa pelayanan berupa sewa tempat berdagang untuk kios maupun los. Tarif tersebut mengacu pada regulasi yang berlaku, sehingga Perumda tidak dapat mengubah atau menghapusnya secara sepihak.

Pedagang juga memilih menjaga situasi Pasar Bandar tetap kondusif. Kini pedagang menunggu jadwal pertemuan lanjutan yang melibatkan Pemkot Kediri, Perumda Pasar Joyoboyo, DPRD Kota Kediri, dan perwakilan pedagang, sedangkan aktivitas perdagangan di Pasar Bandar tetap berjalan.