RRI.CO.ID, Kediri – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri meluruskan polemik perubahan desil yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. BPS menegaskan, perubahan posisi desil tidak serta-merta menunjukkan perubahan tingkat kekayaan seseorang, karena pengelompokan tersebut menggambarkan posisi relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi.
Kepala BPS Kota Kediri, Emil Wahyudiono, menjelaskan desil merupakan hasil pengelompokan statistik dengan membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan distribusi tingkat kesejahteraan. Dengan mekanisme tersebut, desil 10 tidak otomatis hanya berisi masyarakat dengan pendapatan tinggi.
“Pembagian dilakukan berdasarkan distribusi. Misalnya, masyarakat dikelompokkan dalam 10 persen. Jika yang benar-benar masuk kategori sangat kaya jumlahnya kurang dari satu persen, maka kelompok yang kondisinya mendekati juga dapat berada di desil tersebut,” ujar Emil, Selasa, 25 Agustus 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat dengan penghasilan yang relatif terbatas tetap dimungkinkan masuk dalam desil 10. Sebab, penentuan posisi desil tidak hanya melihat besaran gaji atau pendapatan rumah tangga.
Emil mengatakan sejumlah indikator sosial ekonomi diperhitungkan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Indikator tersebut antara lain data kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha.
“Desil 10 tidak bisa langsung dimaknai sebagai orang kaya. Desil menunjukkan posisi relatif kesejahteraan suatu keluarga terhadap keluarga lainnya, bukan menunjukkan nominal pendapatannya,” jelasnya.
Selain kondisi sosial ekonomi, jumlah anggota keluarga juga menjadi bagian dalam perhitungan. Emil menjelaskan, data rumah tangga kemudian diperhitungkan secara per kapita untuk melihat kondisi setiap anggota keluarga secara proporsional.
“Misalnya dalam satu rumah ada lima anggota keluarga, tetapi hanya satu orang yang bekerja. Penghasilan yang diperoleh tidak dilihat untuk satu orang saja, melainkan dibagi berdasarkan jumlah anggota keluarga,” katanya.
Emil menambahkan, pengelompokan desil 1 hingga 10 menggunakan pemodelan statistik yang mempertimbangkan banyak variabel secara bersamaan. Karena itu, perubahan salah satu kondisi dalam keluarga maupun pembaruan data dapat memengaruhi posisi desil.
Ia juga menegaskan perubahan desil yang tengah ramai diperbincangkan tidak berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi. Menurut Emil, DTSEN merupakan basis data terintegrasi yang dibentuk dari beberapa sumber data pemerintah.
Sumber tersebut mencakup Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), data BKKBN, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Data kemudian terus diperbarui melalui proses verifikasi dan validasi untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.
“Desil sifatnya dinamis. Data akan terus dimutakhirkan melalui verifikasi, validasi, dan pengecekan langsung di lapangan,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....