RRI.CO.ID, Jombang – Memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Jombang diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan potensi krisis air bersih yang diperkirakan mulai meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Meski hingga kini belum ada desa yang mengajukan permintaan distribusi air bersih, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kekeringan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih, terutama di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, mengatakan di bulan Juli 2026, kondisi di lapangan masih tergolong aman. Pihaknya belum menerima laporan maupun permohonan bantuan air bersih dari pemerintah desa.

"Sampai saat ini belum ada laporan ataupun permintaan distribusi air bersih dari desa. Meski begitu, kami tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan tidak ingin menunggu sampai dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya, Selasa, 28 Juli 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah mengedarkan surat kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah penanganan apabila kekeringan mulai terjadi. Langkah tersebut dilakukan agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

"Surat edaran sudah kami sampaikan kepada seluruh OPD sebagai bentuk kesiapan sejak dini. Dengan begitu, ketika kondisi kekeringan mulai terjadi, seluruh perangkat daerah sudah mengetahui peran masing-masing sehingga penanganannya bisa lebih cepat," kata Wiku.

Selain memperkuat koordinasi lintas instansi, BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi sumber air di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Pemantauan dilakukan secara berkala sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan apabila debit air mulai mengalami penurunan.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian BPBD antara lain Kecamatan Wonosalam, Bareng, Ngoro, Kabuh, Plandaan, Kudu, Mojowarno, serta sebagian wilayah Kecamatan Kesamben. Kawasan tersebut selama ini lebih rentan mengalami kekurangan air bersih karena berada di daerah perbukitan, jauh dari sumber air, dan masih bergantung pada curah hujan.

Pada musim kemarau sebelumnya, BPBD rutin mendistribusikan bantuan air bersih ke puluhan desa di wilayah utara Sungai Brantas maupun kawasan lereng Pegunungan Anjasmoro. Bantuan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum, memasak, hingga sanitasi sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kemarau tahun ini. Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat sinergi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila kondisi memburuk.

Wiku turut mengimbau pemerintah desa dan masyarakat untuk tidak menunggu hingga kesulitan air bersih semakin parah sebelum melapor kepada BPBD. Menurutnya, pelaporan sejak dini akan mempercepat proses penyaluran bantuan.

"Kami berharap pemerintah desa terus memantau kondisi di wilayahnya. Jika mulai muncul kesulitan mendapatkan air bersih, segera sampaikan kepada BPBD agar dapat segera kami tindak lanjuti. Kami siap bergerak kapan pun masyarakat membutuhkan bantuan," ucapnya.