Siaga Kemarau, Jombang Petakan Wilayah Rawan Kekeringan dan Karhutla

RRI.CO.ID, Jombang - Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam mengurangi risiko bencana di sejumlah kecamatan yang masuk kategori rawan.

BPBD Jombang menyebut pemetaan tersebut mengacu pada Kajian Risiko Bencana dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025, yang menempatkan kekeringan dan karhutla sebagai ancaman yang tetap perlu diwaspadai meski tren kejadian dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Filipe Diaz Quintas, menjelaskan bahwa berbagai intervensi pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan telah menunjukkan hasil signifikan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor turut berperan dalam menekan potensi bencana tersebut.

“Sejak 2020 hingga 2026, langkah penanganan dari pemerintah daerah melalui perangkat terkait seperti Dinas Perumahan dan Permukiman serta PDAM sudah berjalan cukup intensif. Hasilnya, kejadian kekeringan bisa ditekan hingga hampir tidak ada laporan sejak 2023,” ujarnya, Selasa, 23 Juni 2026.

Ia menambahkan, gangguan distribusi air yang sempat terjadi pada 2024 tidak berkaitan dengan faktor kekeringan. “Waktu itu terjadi kendala teknis seperti kerusakan pompa yang bersifat force majeure, tetapi segera ditangani sehingga layanan kembali normal,” kata Wiku.

Untuk menghadapi potensi risiko pada musim kemarau tahun ini, BPBD Jombang saat ini tengah memproses penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla melalui Surat Keputusan Bupati. Status tersebut akan menjadi dasar penguatan langkah kesiapsiagaan di seluruh wilayah.

“Setelah SK Bupati diterbitkan, kami akan mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kesiapsiagaan seluruh OPD, stakeholder, hingga masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kekeringan dan kebakaran,” jelasnya.

Dari sisi kesiapan, BPBD memastikan seluruh personel, peralatan, serta sarana penanganan darurat telah disiagakan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga BNPB juga disiapkan apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan lebih besar.

Sementara itu, Supervisor Pusdalops BPBD Kabupaten Jombang, Stevie Maria, menjelaskan bahwa pemetaan wilayah rawan telah disusun sebagai dasar mitigasi. Di wilayah selatan, potensi kekeringan terdeteksi di Kecamatan Bareng dan Wonosalam, sedangkan di wilayah utara Brantas meliputi Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.

Untuk potensi karhutla, wilayah yang masuk kategori rawan meliputi Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan. Namun, untuk kebakaran di kawasan permukiman dan fasilitas umum, pihaknya belum dapat memetakan sebaran secara spesifik.

Stevie menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor utama dalam pencegahan dan penanganan awal bencana. “Kesadaran masyarakat sangat penting. Jika terjadi keadaan darurat, warga bisa segera melapor melalui layanan 112 atau kanal resmi BPBD dan Damkar Jombang agar dapat segera ditangani,” ujarnya.

BPBD Jombang berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya mitigasi sehingga dampak bencana selama musim kemarau dapat ditekan secara maksimal.