Paskomnas Desak Penguatan Sistem Agribisnis dan Hilirisasi Desa

RRI.CO.ID, Kediri - Sistem pertanian nasional hingga saat ini dinilai masih menghadapi tantangan besar karena pemerintah belum membangun sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kendala utama yang paling krusial terletak pada sektor pasar, yaitu hilir yang bertugas mengubah barang atau hasil panen menjadi uang.

Ketika manajemen pasar tidak berjalan dengan beres, maka kondisi tersebut akan menjadi konyol karena produksi pertanian yang bagus dari para petani lokal tetap tidak akan terserap secara lancar. Direktur Paskomnas Indonesia, Ir. Soekam Parwadi, menegaskan bahwa ketidaklancaran pasar tersebut sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian antara pasokan produk yang dikirim oleh petani dengan permintaan riil di pasar.

Oleh karena itu, langkah riset pasar secara berkala mutlak dilakukan terlebih dahulu agar komoditas yang ditanam oleh petani benar-benar sesuai kebutuhan pembeli. Petani dituntut harus lebih pintar untuk mulai mengikuti pergeseran minat pasar domestik yang saat ini cenderung mulai menyukai produk-produk siap saji atau hasil olahan.

"Petani kita harus mengikuti arus industrialisasi pangan melalui hilirisasi. Sebagai contoh, jika menanam bawang, jangan lagi hanya dijual mentah, melainkan diolah menjadi bawang goreng. Begitu pula di wilayah Kediri Raya yang sebentar lagi akan memasuki musim panen raya mangga, jangan sampai dijual pure buah mentah atau ala kadarnya saja. Buah mangga itu sangat fleksibel dan bisa diolah menjadi apapun, salah satu contoh produk turunan yang bernilai jual tinggi adalah keripik manga, sambal mangga," ujar Soekam dalam dialog di RRI, Senin, 08 Juni 2026.

Lebih lanjut, Soekam meluruskan salah kaprah di tengah masyarakat yang menganggap bahwa proses hilirisasi pertanian harus selalu diwujudkan dengan membangun pabrik pengolahan berskala besar. Menurutnya, hilirisasi pengolahan pangan berbasis tingkat desa sebetulnya tidak membutuhkan penerapan teknologi yang rumit.

Pola hilirisasi tersebut sangat realistis untuk dikelola secara komunal melalui wadah Koperasi Desa (Kopdes) milik petani, bukan berjalan sendiri-sendiri di setiap lingkungan RT. "Melalui Kopdes, seluruh data petani, jenis produk, hingga target pasarnya bisa didata dan digerakkan bersama. Fungsinya harus diperluas, jangan hanya sebagai tempat menjual saja. Kopdes harus mengelola produk hilirisasi asli dari petani sekitar dan berkomitmen untuk tidak menjual produk-produk milik perusahaan besar. Agar lembaga ini bisa berjalan profesional, manajemen rekrutmen karyawan Kopdes wajib diseleksi secara ketat agar keahliannya benar-benar sesuai dengan peruntukan tugasnya," katanya.

Terkait pemenuhan legalitas keamanan pangan (food safety) seperti sertifikat Halal, PIRT, atau BPOM yang kini semakin dikritisi konsumen, pemerintah daerah diminta ikut turun tangan membantu pemenuhannya agar produk lokal tidak kalah saing dengan produk impor. Pemerintah daerah diimbau untuk segera memanfaatkan sumber daya manusia yang ada guna melakukan survei dan riset lapangan yang komprehensif.

“Upaya ini penting demi merencanakan penguatan sistem agribisnis, SDM, serta komunitas pengolah komoditas pertanian secara terintegrasi,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa pendekatan hilirisasi digital dan bisnis pascapanen ini sangat efektif untuk memikat generasi muda di tengah krisis regenerasi sektor pertanian. "Pendekatan bisnis pascapanen ini sangat bisa menarik minat petani milenial untuk turun mengelola pertanian dari sisi bisnisnya. Namun, yang perlu dievaluasi adalah dunia pendidikan kita. Banyak sekolah yang keliru karena melatih lulusannya hanya untuk diarahkan menjadi buruh pabrik. Harusnya, sekolah mencetak siswa untuk menjadi pengusaha yang mampu bertahan hidup (survive)," tuturnya.