Peserta Munas-Konbes NU 2026 Tolak AHWA Zona dan Syuriah
- 20 Jun 2026 19:02 WIB
- Kediri
Poin Utama
- Sejumlah peserta Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 menolak draf AHWA dengan sistem zona
RRI.CO.ID, Kediri - Sejumlah peserta Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 menolak draf AHWA dengan sistem zona. "Para masayikh dan ulama menolak draf Ahlul Hallu wal Aqdi (AHWA) dari sistem zona, dan menolak AHWA dari syuriah," kata salah satu peserta Munas Konbes NU dan ulama dari Ponpes Amanatul Ummah Pacet Mojokerto dan Surabaya, Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim (Kiai Asep), saat ditemui di Ponpes Al Falah Ploso, Mojo, Kabupaten Kediri, Sabtu, 20 Juni 2026.
Selain itu, pada kesempatan tersebut Kiai Asep juga menjelaskan, bahwa sejumlah ulama turut menolak posisi ketua PBNU bisa merangkap jabatan eksekutif. "Kami tegaskan, idealnya posisi AHWA harus dari representatif ulama. Sebab, NU adalah umat besar dan berisi dari tokoh pesantren, yang mana NU adalah perwakilan para ulama, sehingga harus memperhatikan pemikiran para ulama," kata Kiai Asep.
Sementara itu, Pengasuh dan Tuan Rumah Munas Konbes NU 2026, Gus Kautsar menambahkan, pada agenda ini para masayih berharap dan memohon agar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama dapat digelar dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab. "Harapannya, ini juga tidak membahas materi yang berpotensi menggeser atau menjauhkan hubungan historis, kultural, dan spiritual antara NU dengan para masayih maupun Pondok pesantren," kata Gus Kautsar.
Ia menyebutkan, dalam kaitan itu para masayih meminta agar pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pemilihan akhwat tetap menjaga karakter AHWA sebagai forum keutamaan yang bertumpu pada kedalaman, ilmu keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, dan pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama. "Oleh karena itu usulan penambahan syarat calon anggota AHWA harus pengurus syuriah dan didasarkan representasi kewilayahan harus dibatalkan. Demikian pula usulan pengupahan larangan rangkap jabatan politik juga harus dibatalkan," katanya.
Di samping itu, lanjut Gus Kautsar, paramasari memandang bahwa Pesantren merupakan rumah besar Nahdlatul Ulama pusat transmisi ilmu akhlak, tradisi, dan kepemimpinan keutamaan yang menjadi fondasi utama jamiyah, Oleh sebab itu para masehi berharap agar Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2026 digelar di lingkungan pondok pesantren, sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah, tradisi, serta mata rantai keilmuan yang selama ini menjadi sumber kekuatan Nahdlatul Ulama dalam mengabdi kepada agama bangsa negara dan kemanusiaan.
"Di tempat ini, para Masayih juga menyerukan kepada semua peserta penyelenggara Pimpinan dan seluruh unsur NU yang terlibat dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU ini agar senantiasa menjaga ketertiban, akhlak, adab musyawarah serta mengedepankan persatuan dan kesatuan jami'yah," katanya.
Saat ini, para masayih meyakini bahwa penghormatan kepada ulama penguatan terhadap pesantren dan terjaganya persatuan merupakan modal utama bagi Nahdlatul Ulama untuk terus menjalankan khidmahnya bagi agama, bangsa, negara dan kemanusiaan. Dari pantauan di lokasi tampak hadir tuan rumah KH Nurul Huda Jazuli Gus Da, Prof Dr KH Ma'ruf Amin, dan Prof Dr KH Said Aqil Siradj.
Selain itu tampak KH Kafabih Mahrus Lirboyo Kediri, KH Ubaidillah Shodaqoh (Rois Suriah PWNU Jateng), KH Mas'ud Masduki (Rais Suriah PWNU Yogyakarta). Lalu, ada pula KH Muhammad Ali Kholil (Rais Suriah PWNU Kaltim) dan KH Ahmad Syatibi Hanbali (Rais Syuriyah PWNU Banten). Kemudian, KH Anwar Mansur Ponpes Lirboyo Kediri yang juga Rais Suriah PWNU Jatim, serta KH Kholil As'ad Situbondo yang mengikuti lewat media zoom.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....