RRI.CO.ID, Jombang — Rencana penambahan kuota siswa Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan penerimaan peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima aturan resmi dari Kementerian Sosial terkait mekanisme penambahan kuota maupun sistem penerimaan siswa baru.

“Pedoman teknis dari pemerintah pusat masih belum turun. Karena itu, teknis penerimaan maupun jumlah pasti peserta didik baru saat ini masih menunggu kepastian lebih lanjut,” ujar Agung, Kamis, 7 Mei 2026.

Meski belum ada keputusan tertulis, rencana penambahan kapasitas siswa sebelumnya sempat disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat kunjungan kerja ke Pendopo Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu. Dalam rencana tersebut, jumlah siswa Sekolah Rakyat ditargetkan bertambah hingga 300 orang untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. “Rencananya masing-masing jenjang pendidikan akan diisi sekitar seratus siswa,” katanya.

Agung menjelaskan, penerimaan peserta didik nantinya tetap mengacu pada data terpadu pemerintah pusat melalui skema By Name By Address (BNBA). Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kategori desil satu dan dua atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. “Program ini memang diperuntukkan bagi keluarga rentan dan anak-anak yang berpotensi putus sekolah. Jadi tidak melalui pendaftaran umum seperti sekolah reguler,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang, Andik Minarto, menyatakan kesiapan sekolah apabila penambahan kuota siswa benar-benar direalisasikan pemerintah pusat. “Secara pembelajaran maupun pengelolaan asrama kami siap mendukung jika ada penambahan peserta didik di semua jenjang,” ujar Andik.

Namun demikian, ia mengingatkan kapasitas gedung sementara di SKB Mojoagung masih terbatas. Saat ini fasilitas tersebut hanya mampu menampung sekitar 100 siswa. “Kalau jumlah siswa ditambah hingga 300 orang, tentu harus ada tambahan ruang dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Saat ini operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang masih berlangsung di gedung sementara SKB Mojoagung dengan jumlah 100 siswa, terdiri dari 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA.

Sementara itu, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan eks Terminal Barang, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, masih terus berjalan. Pemerintah daerah memastikan proses penjangkauan calon siswa baru tetap dilakukan sambil menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat.

“Pendataan calon siswa tetap berjalan sesuai arahan. Untuk teknis pelaksanaan nantinya akan disesuaikan dengan kesiapan fasilitas dan keputusan dari pusat,” ucap Andik.