May Day, Aktivis Soroti Ketimpangan Buruh di Dialog RRI

RRI.CO.ID, Kediri - Momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dimanfaatkan sejumlah kalangan untuk merefleksikan kondisi pekerja di Indonesia. Dalam dialog bertajuk Kediri Menyapa di RRI Kediri, aktivis menyoroti masih lebarnya ketimpangan yang dialami buruh, terutama antara sektor formal dan informal.

Ketua Komunitas GMNI UIN Syekh Wasil Kediri, M. Fiskal A’raf, mengatakan berbagai capaian yang dinikmati buruh saat ini tidak lepas dari perjuangan panjang di masa lalu. Salah satunya adalah Tunjangan Hari Raya (THR) yang kini menjadi hak pekerja setiap tahun.

“Apa yang kita nikmati sekarang seperti THR itu hasil dari perjuangan panjang buruh. Dulu, hak itu tidak otomatis diberikan dan bahkan hanya dinikmati kelompok tertentu,” kata Fiskal dalam dialog, Jumat 1 Mei 2026.

Ia menjelaskan, sejarah perjuangan buruh di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konsep Marhaen yang dikenalkan oleh Soekarno. Konsep tersebut menggambarkan kelompok masyarakat kecil yang memiliki alat produksi, namun tetap berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

Menurut Fiskal, hingga kini persoalan mendasar buruh belum sepenuhnya terselesaikan. Ketimpangan kesejahteraan masih terlihat jelas, terutama di tengah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ketidakpastian ekonomi global.

“Kita akui secara hukum posisi buruh mulai setara, misalnya dengan hadirnya regulasi perlindungan pekerja. Tapi secara ekonomi, mereka belum benar-benar sejahtera,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya disparitas yang cukup tajam antara pekerja formal dan informal. Buruh di sektor informal dinilai masih minim perlindungan sosial, termasuk jaminan keselamatan kerja.

“Ini yang menjadi catatan penting. Ketika terjadi risiko kerja, banyak buruh informal yang tidak memiliki jaminan perlindungan yang memadai,” tegasnya.

Melalui momentum May Day, Fiskal berharap pemerintah dapat lebih serius dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan. Ia menilai, upaya mendorong kemandirian ekonomi buruh menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata.

“Ke depan, buruh harus bisa berdikari secara ekonomi. Dari situ nanti akan berpengaruh pada kedaulatan di bidang lain, baik politik maupun kebudayaan,” katanya mengakhiri.