RRI.CO.ID, Jombang - Capaian Indeks Harmoni Indonesia yang berada pada kategori baik mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk terus memperkuat nilai toleransi dan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat kohesi antar kelompok di daerah.

Penguatan tersebut tercermin dari berbagai upaya pembinaan dan penguatan wawasan kebangsaan yang melibatkan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, hingga komunitas lintas latar belakang. Sinergi ini diarahkan untuk menjaga ruang dialog tetap terbuka serta memperkuat nilai kebersamaan di tengah perbedaan.

Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, menegaskan bahwa keberagaman merupakan aset sosial yang harus dijaga. Ia menilai karakter masyarakat Jombang yang religius dan menjunjung kearifan lokal menjadi fondasi penting dalam membangun harmoni.

“Jombang dikenal sebagai Kota Santri dengan nilai religius yang kuat. Keberagaman yang ada justru menjadi kekuatan, sehingga daerah ini kerap dipandang sebagai miniatur Indonesia,” ujarnya, Rabu, 22 April 2026.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, prinsip hidup rukun tetap relevan untuk menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika yang terus berkembang.

“Semangat kerukunan harus terus dijaga. Ketika masyarakat mampu bersatu, maka kekuatan sosial akan terbentuk. Sebaliknya, perpecahan justru akan melemahkan,” katanya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2025 di Kabupaten Jombang mencapai nilai rata-rata 6,83 dengan kategori baik. Dimensi keberagaman menjadi penyumbang nilai tertinggi, disusul aspek budaya, sosial, dan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah daerah mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi bersama. Permasalahan seperti penyalahgunaan narkotika, peredaran minuman keras, serta potensi konflik di kalangan pemuda masih menjadi perhatian.

“Kita tidak boleh lengah. Masih ada persoalan seperti penyalahgunaan narkotika, peredaran minuman keras, hingga konflik antar pemuda yang perlu ditangani secara serius melalui kerja sama lintas sektor,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan karakter, nilai toleransi, dan semangat kebangsaan. Dalam hal ini, peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dinilai strategis sebagai penghubung antar kelompok masyarakat.

“FPK diharapkan mampu menjadi ruang komunikasi yang efektif, sekaligus mendorong tumbuhnya nilai toleransi dan persatuan di tengah masyarakat,” ucapnya.

Secara umum, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menjaga harmoni sosial, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat di tengah keberagaman yang ada.