RRI.CO.ID, Jombang – Rencana pengadaan seragam baru bagi anggota DPRD Kabupaten Jombang senilai Rp500 juta menuai kritik dari kalangan aktivis, yang menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Kritik disampaikan Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), yang menilai anggaran untuk empat jenis pakaian dinas, mulai dari Pakaian Sipil Harian (PSH) hingga Pakaian Khas Daerah (PKD), seharusnya dapat ditunda apabila seragam lama masih layak digunakan.

Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, menyebut pengadaan tersebut tidak mencerminkan empati terhadap masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.

“Jika masih bisa dimanfaatkan, seharusnya tidak perlu ada pengadaan baru. Anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” ujar Fattah, Rabu, 8 April 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif publik terhadap prioritas belanja pemerintah daerah, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

FRMJ tidak hanya menyoroti pengadaan seragam, tetapi juga menilai terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan penghematan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Fattah menyinggung instruksi penghematan bahan bakar minyak (BBM) bagi aparatur sipil negara (ASN), yang dinilai tidak sejalan dengan masih berlangsungnya kegiatan kunjungan kerja anggota dewan yang menggunakan anggaran daerah.

“ASN pemerintah daerah disuruh irit BBM. Seharusnya tidak ada kunjungan kerja semuanya. Jangan terus irit BBM, namun masih ada kunjungan kerja yang memakai uang APBD,” tegasnya.

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menyatakan bahwa pengadaan seragam telah melalui mekanisme perencanaan anggaran yang berlaku.

“Semua sudah dianggarkan pada tahun 2026 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Terkait pelaksanaannya, kami serahkan kepada masing-masing pengguna anggaran,” jelas Agus.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, menyebut pihaknya telah menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk ditindaklanjuti.

“Semua aspirasi sudah kami dokumentasikan untuk dibahas lebih lanjut. Semoga segera ada jawaban dan solusi,” ujar Danang.