TPA Klotok Kediri Dibuka usai Blokade Warga Berakhir

RRI.CO.ID, Kediri - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 Klotok, Kota Kediri, resmi dibuka kembali pada Selasa 7 April 2026 sore, setelah sempat diblokade warga selama beberapa hari. Pembukaan dilakukan usai tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat melalui proses mediasi intensif.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri, Indun, memastikan layanan persampahan kini mulai kembali normal seiring dibukanya kembali TPA tersebut.

“Kami memastikan TPA 2 Klotok sudah dibuka kembali. Kesepakatan dengan warga telah tercapai setelah proses mediasi yang cukup panjang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mediasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari DLHKP, camat, lurah, hingga tokoh masyarakat. Salah satu poin utama kesepakatan adalah pemberian kompensasi bagi warga terdampak yang akan dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Proses pencairan kompensasi segera dilaksanakan sesuai prosedur, dan saat ini masih dalam tahap percepatan melalui koordinasi lintas pihak,” katanya.

Selama enam hari terakhir, proses mediasi dilakukan secara intensif dengan berbagai dinamika di lapangan. Namun, komunikasi yang terus dibangun akhirnya menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Sementara itu, Camat Mojoroto, Abdul Rahman, menyebut pembukaan kembali TPA menjadi kabar baik bagi masyarakat Kota Kediri yang sebelumnya terdampak penutupan.

“Dengan dibukanya kembali TPA, keresahan masyarakat terkait pembuangan sampah bisa teratasi,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak, termasuk unsur TNI, Polri, dan Satpol PP, yang turut menjaga kondusivitas selama proses berlangsung.

Terkait tuntutan kompensasi warga, khususnya di wilayah ring 1 yang mencakup sekitar 1.400 kepala keluarga, pemerintah memastikan tetap memprosesnya sesuai ketentuan. Besaran kompensasi saat ini masih dalam kajian tim ahli dan akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Kota Kediri berharap, kesepakatan ini menjadi solusi jangka panjang sehingga tidak terjadi lagi penutupan atau blokade di kemudian hari, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga.