RRI.CO.ID, Kediri – Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Kediri terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi ancaman overload tempat pembuangan akhir (TPA). Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) mengenai pengurangan penggunaan plastik oleh pelaku usaha maupun masyarakat.

Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri Kediri, Endang Pertiwi, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, regulasi akan lebih efektif apabila dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk mengubah kebiasaan sehari-hari.

"Peraturan sudah ada, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Pengurangan sampah harus dimulai dari rumah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai," katanya kepada RRI, Selasa, 4 Agustus 2026.

Endang menjelaskan, ancaman overload TPA tidak hanya berdampak pada terbatasnya ruang penampungan sampah, tetapi juga dapat memicu pencemaran lingkungan. Tumpukan sampah menghasilkan lindi yang dapat mencemari air, gas metana yang meningkatkan risiko kebakaran serta memperparah pemanasan global, hingga bau tidak sedap yang mengganggu masyarakat sekitar.

Selain itu, kondisi TPA yang telah melebihi kapasitas juga meningkatkan risiko longsor sampah yang membahayakan keselamatan warga di sekitar lokasi pembuangan. Dampak kesehatan akibat pencemaran udara maupun lingkungan juga menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan.

Endang menilai Indonesia sebenarnya tidak perlu terus membangun TPA baru. Yang lebih penting adalah memaksimalkan fungsi TPA yang telah ada dengan mengurangi volume sampah yang masuk melalui penguatan bank sampah, pengolahan sampah di tingkat masyarakat, serta kerja sama dengan industri daur ulang.

Ia berharap regulasi yang telah diterapkan di Kediri dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.