RRI.CO.ID, Jombang — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 76,37, seiring pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat positif. Capaian ini disampaikan Bupati Jombang, Warsubi, dalam Rapat Paripurna DPRD saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Kamis, 26 Maret 2026, di gedung DPRD Jombang.

Dalam forum tersebut, Bupati Warsubi menjelaskan bahwa peningkatan IPM dari 75,67 pada tahun sebelumnya mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan manusia di Jombang. Ia menilai, kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat berjalan sesuai arah perencanaan.

“Kenaikan ini menunjukkan pembangunan manusia di Jombang terus bergerak ke arah yang lebih baik, dan program yang dijalankan pemerintah daerah telah berada pada jalur yang tepat,” ujar Warsubi.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Jombang mencapai 5,34 persen atau meningkat dibanding tahun 2024. Selain itu, ketimpangan pendapatan berhasil ditekan dengan Gini Ratio sebesar 0,302, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah juga mencatat capaian positif di sektor infrastruktur, dengan indeks pembangunan infrastruktur melampaui target hingga 0,7197.

Perbaikan jalan di sejumlah titik rawan banjir, seperti ruas Blimbing–Gudo dan Ceweng–Kalianyar, menjadi bagian dari prioritas pembangunan sepanjang 2025. Bupati Warsubi turut menyoroti penguatan ekonomi desa melalui program “1 Dusun 1 Wira Usaha Baru (WUB)” sebagai upaya menekan angka kemiskinan.

Program tersebut dilaksanakan melalui pelatihan, dukungan sarana, hingga bantuan permodalan berbasis potensi lokal. Selain itu, perlindungan sosial diperluas melalui bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 13.500 petani tembakau dan pekerja rentan yang bersumber dari dana DBHCHT.

“Kami juga melakukan pendampingan legalitas terhadap 302 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Warsubi menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis selama 2025 merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah yang meningkat signifikan pada sektor pajak. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan terhadap program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Laporan ini menjadi gambaran awal dari pelaksanaan visi ‘Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua’. Kami mengharapkan masukan dari DPRD untuk penyempurnaan kinerja pemerintahan ke depan,” ucapnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen LKPj, dilanjutkan dengan halal bihalal dalam suasana Idulfitri 1447 Hijriah.