RRI.CO.ID, Jombang - Tingginya serapan anggaran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jombang sepanjang 2025 diikuti dengan klaim ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang dalam hal ini memastikan proses distribusi tidak hanya mengejar angka realisasi, tetapi juga mengedepankan validasi data dan pengawasan di lapangan.

Dari total 17.205 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), realisasi penyaluran tercatat mencapai 98 persen. Persentase tersebut mencakup berbagai skema bantuan, mulai dari perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan.

Kepala Dinsos Jombang, Agung Hariadi, menegaskan capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi berjenjang antara pemerintah daerah, pendamping sosial, hingga aparatur desa.

“Kami memastikan setiap tahapan distribusi melalui proses verifikasi. Prinsipnya bukan sekadar tersalurkan, tetapi harus benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujarnya, Minggu, 22 Februari 2026.

Sejumlah program bahkan mencatat realisasi penuh. Bantuan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tersalurkan seluruhnya kepada 3.636 penerima. Begitu pula bantuan fakir miskin bagi warga di kawasan pinggiran hutan yang menjangkau 100 penerima.

Program Keluarga Harapan (PKH) transisi graduasi juga terealisasi 100 persen kepada 139 keluarga. Bantuan tersebut diarahkan sebagai penguatan usaha produktif agar keluarga penerima mampu beranjak dari ketergantungan.

“Kami mendorong agar bantuan ini menjadi stimulan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, bukan sekadar bantuan konsumtif,” kata Agung.

Di sektor lain, bansos disabilitas dan bantuan siswa miskin seluruhnya telah tersalurkan, termasuk kepada 75 siswa penerima manfaat. Sementara itu, bansos yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjangkau 11.455 KPM dengan tingkat realisasi 99,8 persen.

“Hampir seluruh target tercapai. Ini menunjukkan mekanisme distribusi berjalan sesuai perencanaan,” jelasnya.

Selain distribusi bantuan, Dinsos juga memperkuat pendekatan pemberdayaan melalui pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama, Karang Taruna, hingga Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa. Pendampingan usaha produktif turut diberikan kepada puluhan keluarga penerima manfaat.

Agung menambahkan, keberhasilan serapan bansos harus diimbangi dengan peningkatan kualitas intervensi sosial.

“Target kami bukan hanya angka serapan tinggi, tetapi juga dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.