RRI.CO.ID, Jombang - Tingginya serapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang mendorong Dinas Pertanian setempat memperketat pengawasan distribusi agar tetap tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi sekaligus mencegah potensi penyimpangan di lapangan.

Data Dinas Pertanian menunjukkan, penyaluran pupuk urea menjadi yang paling dominan dengan capaian lebih dari 7,7 juta kilogram yang tersebar di 21 kecamatan. Tingginya angka tersebut mencerminkan besarnya ketergantungan petani terhadap pupuk dasar untuk menjaga produktivitas pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Jombang , Moch. Rony, melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa distribusi pupuk dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan riil petani yang tercatat dalam sistem elektronik.

“Urea masih menjadi jenis pupuk yang paling banyak dibutuhkan petani. Penyalurannya kami atur secara bertahap mengacu pada data e-RDKK agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” ujarnya, Rabu, 22 April 2026.

Dari sebaran wilayah, Kecamatan Mojowarno menjadi penyerap pupuk urea terbesar dengan jumlah mencapai 688.668 kilogram, diikuti Kecamatan Kabuh sebesar 574.587 kilogram dan Kecamatan Kesamben sebanyak 541.884 kilogram.

Selain urea, distribusi pupuk bersubsidi lainnya juga cukup signifikan. Pupuk NPK tercatat mencapai 7.199.049 kilogram, pupuk organik sebanyak 2.022.960 kilogram, dan pupuk ZA sebesar 194.128 kilogram. Secara keseluruhan, total penyaluran pupuk bersubsidi di Jombang telah melampaui 14 juta kilogram.

Eko menjelaskan bahwa seluruh pupuk disalurkan melalui jaringan kios resmi yang telah ditunjuk pemerintah. Penebusan pupuk hanya dapat dilakukan oleh petani yang telah terdaftar dalam sistem e-RDKK dengan menunjukkan identitas yang sesuai.

“Distribusi dilakukan melalui kios resmi, dan petani yang berhak menebus adalah mereka yang sudah terdaftar. Prosesnya harus sesuai data agar penyaluran tidak melenceng dari sasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan distribusi terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.

“Pengawasan kami tingkatkan secara rutin bersama instansi terkait supaya penyaluran pupuk tetap lancar dan benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan,” ucapnya.

Dengan penguatan pengawasan tersebut, pemerintah daerah berharap distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih efektif serta mendukung keberlangsungan produksi pertanian di Kabupaten Jombang.