RRI.CO.ID, Jombang – Sejumlah pedagang daging sapi di Jombang mendesak Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Jombang segera mengatasi maraknya pasokan daging dari luar daerah. Mereka menilai infiltrasi tersebut berdampak pada penurunan omzet serta memicu persaingan harga yang tidak seimbang di tingkat pengecer.

Salah satu pemilik Rumah Potong Hewan (RPH) di Jombang, Ashari Subiono, mengungkapkan bahwa distribusi daging dari luar daerah kini semakin intensif dan langsung menyasar pedagang kecil. Kondisi itu, menurutnya, membuat pelaku usaha lokal kian tertekan.

“Situasi ini jelas membuat usaha kami terdampak cukup besar. Bukan hanya saya sebagai pemilik RPH, tetapi juga para pengecer yang selama ini menjadi pelanggan kami ikut merasakan keresahan,” ujarnya, Jumat, 20 Februari 2026.

Ia menjelaskan, perbedaan harga yang cukup signifikan menjadi persoalan utama. Jika selama ini ia melepas daging ke pengecer di kisaran Rp100.000 per kilogram, pemasok luar justru menawarkan harga lebih rendah.

“Harga dari luar bisa dilepas Rp95.000 bahkan Rp92.000 per kilo. Selisih itu tentu memengaruhi pilihan pembeli dan membuat pasar tidak sehat,” katanya.

Subiono berharap dinas terkait segera turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil di pasar serta memastikan keberlangsungan usaha RPH resmi di daerah. “Kami berharap ada langkah konkret dari dinas supaya bisa melihat langsung situasi pedagang di bawah dan mencari solusi yang adil,” ucapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Moch. Saleh, menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi pedagang untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. “Terkait penjualan di pasar, itu sebenarnya menjadi kewenangan pengelola pasar. Namun kami di Disnak memiliki tanggung jawab pada aspek penyembelihan, kehalalan, higienitas, dan kesehatan daging,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh untuk membatasi distribusi daging dari luar daerah. Kendati demikian, pengawasan terhadap kualitas produk yang beredar tetap akan diperketat.

“Kami akan menindaklanjuti informasi yang masuk. Yang terpenting, standar kesehatan dan kebersihan daging harus tetap dipenuhi. Itu yang menjadi fokus pengawasan kami,” ujarnya.

Terkait dugaan distribusi yang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan armada kendaraan dari luar daerah, Saleh menyebut aspek tersebut juga berkaitan dengan ketertiban umum dan bisa melibatkan aparat penegak hukum. “Kalau menyangkut peredaran dan keamanan, tentu ada ranah lain yang berwenang. Dari sisi kami, perizinan, proses distribusi, serta jaminan higienitas akan kami telaah kembali,” ucapnya.

Ia memastikan evaluasi akan dilakukan menyeluruh dengan melibatkan pihak terkait, “Semua laporan akan kami kaji terlebih dahulu, kemudian dilakukan penilaian secara komprehensif sebelum menentukan langkah lanjutan,” katanya, mengakhiri.